Anggota DPR Soroti Biaya Pendidikan Tinggi, Dorong Kebijakan Ringankan Beban Mahasiswa Kedokteran

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi, menyoroti persoalan pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa program profesi seperti kedokteran. Ia mendorong perumusan kebijakan turunan guna meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa.

UJARAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi, menyoroti persoalan pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa program profesi seperti kedokteran. Ia mendorong perumusan kebijakan turunan guna meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa.

“Tentunya yang menjadi perhatian adalah besarnya biaya yang harus dibayarkan setiap semester,” ujarnya dalam Rapat Komisi X DPR RI dengan Universitas Balikpapan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Kadafi juga menekankan perlunya kebijakan khusus bagi mahasiswa retaker—mahasiswa yang harus mengulang ujian profesi—agar tidak terbebani dengan biaya yang tinggi. “Mahasiswa-mahasiswa retaker ini seharusnya tidak terlalu terbebani dengan biaya pendidikan yang cukup tinggi,” lanjutnya.

Selain itu, Kadafi mendorong sivitas akademika untuk menyusun formulasi pendampingan bagi mahasiswa yang masih menjalani pendidikan, agar mereka dapat menyelesaikan studi dengan lebih cepat. “Ibaratnya, mahasiswa yang hampir lulus dalam satu periode ujian, kita harapkan pada periode berikutnya sudah bisa lulus. Jika dibiarkan tanpa pendampingan, mereka bisa semakin lupa dengan materi, karena semakin lama mereka berada di jenjang pendidikan,” jelas politisi Fraksi PKB tersebut.

Diketahui, Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Balikpapan serta Ketua Umum Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Rapat tersebut membahas aspirasi mengenai pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Balikpapan serta syarat praktik kedokteran.

Kadafi berharap, dengan adanya kebijakan yang tepat, mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani biaya yang berlebihan. “Kami ingin memastikan bahwa pendidikan tinggi, terutama di bidang kedokteran, dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkendala biaya,” ujarnya.

Ia juga mengajak pihak universitas untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencari solusi terbaik terkait pembiayaan pendidikan. “Kerja sama antara pemerintah dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan terjangkau,” tambahnya.

Selain itu, Kadafi menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. “Transparansi adalah kunci agar semua pihak dapat memahami alokasi dan penggunaan dana, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus meningkat tanpa memberatkan mahasiswa secara finansial.