 |
| TR Fahsul Falah, Pj Bupati Sinjai |
UJARANCOID - Periode menjabat Andi Seto-Kartini berakhir, kini digantikan Penjabat Sementara (Pj) Bupati Sinjai, TR. Fahsul Falah. Diharapkan beberapa aktivis mampu bertindak secara profesional selama menjabat. Kamis (28/9/23).
Sejumlah aktivis Kabupaten Sinjai meminta agar Pj Bupati bertugas dengan bijak, tegas dan profesional.
Ashabul Qahfih, Ketua HMI MPO Cabang Sinjai
Hal itu dikatakan oleh Ashabul Qahfih. Di mana menurutnya Kabupaten Sinjai selama ini banyak polemik yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Seto-Kartini.
“Mulai dari Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Serta banyak hal lainnya yang hingga kini belum terselesaikan,” Ujar Qahfih disalah satu kedai kopi.
Dirinya menyebut, mulai program visi misi bupati yang di prioritaskan itu tidak rampung, bahkan program pendidikan, kesehatan dan keagamaan, itu masih dibawa rata-rata dan di pastikan blum terealisasi.
“Fasilitas pendidikan, nasib honorer juga tidak ada kepastian. Belum lagi di bidang keagamaan. Kerap insentifnya tidak dicairkan. Itu semua adalah masalah, di samping banyaknya janji seperti lapangan kerja yang tak menuai fakta,” ujarnya.
Dirinya menyebut, mulai dari infrastruktur yang tidak rampung, bahkan di beberapa Kecamatan seperti di Sinjai Barat, akses jalan masih rusak di beberapa desa. Desa Turungan Baji dan Desa Terasa.
Arjuna Ginting, Presidum Suara Indonesia
Senada dengan itu, Arjuna Ginting juga angkat bicara. Dirinya meminta agar Pj Bupati Sinjai asal Aceh tersebut bisa bekerja dengan maksimal.
“Pj Bupati Sinjai harus datang ke Sinjai dengan watak yang tegas, jangan hanya tidur dan berpangku tangan,” kata Arjuna.
Ia menyampaikan untuk bekerja butuh keberanian memperbaiki sesuatu yang rusak, mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik.
Arjuna turut komentar bukan tanpa alasan, menurutnya beberapa fakta yang menjadi pekerjaan rumah tanpa penyelesaian di masa Seto-Kartini, bahwa Sinjai saat ini berada pada urutan ke 4 terbawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Aidil Fajri, Sekretaris Jenderal DPP HIPPMAS
Aidil lebih detai menyoroti persoalan Alun-Alun, menurutnya proyek ini masih ada kendala dalam hal admistrasi di antaranya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang sampai sekarang belum di terbitkan.
“Jelas dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa kajian mengenai dampak lingkungan sangat penting bagi suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” ujar Aidil.
Lebih lanjut Aidil menjelaskan bahwa sangat penting bagi perusahaan atau pihak terkait untuk memenuhi persyaratan pengajuan izin AMDAL sebelum memulai kegiatan atau proyek pembangunan. Dengan memiliki AMDAL yang lengkap dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, dapat membantu mencegah dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya serta memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan atau proyek tersebut. Selain itu, dengan memperhatikan AMDAL, perusahaan atau proyek pembangunan juga dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata publik dan investor, serta memperoleh dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat.
Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP HIPPMAS ini secara khusus menyentil Pj Bupati yang baru menjabat dan anggota dewan selaku fungsi pengawasan untuk memanggil dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan proyek yang berjalan tanpa amdal ini karna saya salah satu warga yang berada di sekitaran proyek itu akan terkena dampak kedepannya. Khusus Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan pembangunan proyek ini yang tidak memiliki izin lingkungan karna sebelumnya anggota dewan sudah 2 kali memanggil Kepala Dinas PUPR tapi tidak pernah hadir dalam rapat dengar pendapat.
Aliansi “JEGER”
Beberapa aktivis yang tergabung dan mengatasnamakan dirinya Aliansi Jeger, turut memberi atensi serius masuknya Pj Bupati Fahsul Falah menggantikan Seto-Kartini.
Menurut informasi yang diperoleh, aliansi tersebut diisi beberapa aktivis yang siap adu data, menyampaikan beberapa keresahan masyarakat yang selama ini cenderung terabaikan. Tentu bersama Pemerintah Daerah dibawah kendali Pj Bupati.
Apakah para aktivis Sinjai akan diabaikan atau justru Pj Bupati kolaboratif? menarik untuk dinantikan.
0 Comments