 |
| Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak Budi Arie terdiam ketika ditanya tentang mekanisme operasional koperasi, struktur pendanaan, dan proyeksi target implementasi dari Koperasi Merah Putih yang sebelumnya sempat dideklarasikan sebagai andalan kementeriannya. |
UJARAN.CO.ID, Jakarta — Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menjadi sorotan publik setelah tidak mampu menjelaskan secara detail model bisnis program unggulan “Koperasi Merah Putih” saat menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR RI. Momen ini terjadi ketika anggota DPR RI, Darmadi Durianto, mencecar pertanyaan teknis seputar konsep dan eksekusi program tersebut.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak Budi Arie terdiam ketika ditanya tentang mekanisme operasional koperasi, struktur pendanaan, dan proyeksi target implementasi dari Koperasi Merah Putih yang sebelumnya sempat dideklarasikan sebagai andalan kementeriannya.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pentingnya transparansi dan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional. Darmadi meminta agar kementerian tidak sekadar melempar jargon atau angka bombastis tanpa dasar rencana kerja yang terukur dan terstruktur.
“Saya ingin tahu, apakah ini hanya wacana atau benar-benar ada kerangka kerja nyata? Jangan sampai statement soal 80.000 koperasi hanya jadi omon-omon belaka,” ujar Darmadi dengan nada tajam saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pernyataan Darmadi kemudian viral di media sosial dan memicu tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari akun X (dulu Twitter) @NenkMonica yang menyebut bahwa Budi Arie gagal menjelaskan dengan lugas model bisnis program yang digadang-gadang dapat merevolusi koperasi nasional tersebut.
“Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mencecar tajam Budi Arie, terkait dengan Koperasi Merah Putih hingga terdiam,” tulis Monica. Ia juga menegaskan pentingnya program koperasi berbasis digital memiliki dasar bisnis yang jelas, bukan sekadar ambisi politis.
Program Koperasi Merah Putih disebut-sebut sebagai inisiatif strategis untuk membangun koperasi digital dan produktif di seluruh Indonesia. Namun hingga kini, belum ada dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci rencana bisnis, model kelembagaan, hingga target sektoral dari program tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, Kementerian Koperasi dan UKM belum mengeluarkan keterangan resmi menanggapi kritik dari DPR maupun klarifikasi atas sikap diam Menteri Budi Arie dalam rapat. Publik kini menunggu kejelasan dari program yang diklaim dapat memperkuat ekonomi kerakyatan tersebut.
0 Comments