UJARAN.MAKASSAR – Pernyataan Menko Invest Maritim, Luhut Binsar Panjaitan yang memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mempersiapkan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dinilai sebagai sebuah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Pengamat ekonomi Rosnaini Daga, Sabtu (02/07/22) mengatakan sebaiknya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan ekspor harus melihat kondisi ketersediaan serta kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah kebangkitan ekonomi pasca pandemi yang berjalan pelan saat ini.
“Kenapa harus ekspor keluar, apa kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, sedang harga eceran saja belum stabil kok.” Ujar Neni
Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif kuota ekspor sebesar lima kali lipat kepada produsen dari realisasi pendistribusian DMO dan DPO (kewajiban harga domestik). Contohnya, jika bisa menyalurkan minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu/liter sebanyak 1.000 ton, maka produsen tersebut diperbolehkan melakukan ekspor lima kali lipat dari 1.000 ton.
Direktur Pasca Sarjana IBK Nitro ini juga mengatakan sebaiknya pemerintah fokus menaikkan pertumbuhan Ekonomi rakyat dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat.
” kalau pemerintah tetap akan ekspor minyak (CPO) keluar maka itu bukan suatu kebijakan yang pro terhadap rakyat dan cenderung menyusahkan rakyat karena stok pasti berkurang dan berimbas pada kenaikan harga di pasaran.” Pungkasnya
Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan bahan baku minyak goreng guna memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani.
Percepatan ekspor diminta dilakukan dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO).
“Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” kata Menko Luhut Pandjaitan dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng, Jumat (1/7), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Pada bulan Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan guna memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan. (AS/Antara)
0 Comments