 |
| Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti regulasi gas LPG 3 kg yang sempat diberlakukan Kementerian ESDM sebelum akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski aturan itu sudah dicabut, ia menegaskan bahwa pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mencegah penimbunan LPG subsidi. |
UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti regulasi gas LPG 3 kg yang sempat diberlakukan Kementerian ESDM sebelum akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski aturan itu sudah dicabut, ia menegaskan bahwa pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mencegah penimbunan LPG subsidi.
“Jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kelangkaan gas dan harga jualnya di pengecer jauh dari harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya.
Syafruddin menyoroti tingginya harga LPG 3 kg di Kalimantan Timur, yang bisa mencapai Rp 45.000 – Rp 60.000 per tabung sejak Februari 2025. Ia menegaskan bahwa kondisi ini sudah terjadi cukup lama, terutama saat terjadi kelangkaan gas LPG subsidi.
“Ini menjadi sorotan terutama di masyarakat Kalimantan Timur, di mana harga LPG 3 kg sudah lama tidak sesuai dengan HET. Saat langka, masyarakat semakin menjerit karena harus membayar lebih mahal,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Kalimantan Timur itu juga menegaskan bahwa pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi LPG subsidi berjalan dengan baik. Ia meminta Pertamina Gas LPG melakukan pengawasan terhadap agen dan pangkalan.
“Perlu ada pengawasan langsung kepada agen atau Pertamina Gas LPG sebagai penyalur ke pangkalan dan pengecer. Jangan sampai ada penimbunan tabung gas LPG 3 kg,” ujarnya.
Syafruddin juga menyoroti aturan baru yang mengharuskan pengecer dan pangkalan terdaftar resmi. Ia meminta agar proses perizinan tidak dipersulit, mengingat banyak masyarakat menjadikan usaha ini sebagai mata pencaharian utama.
“Jangan sampai malah dibuat ribet persyaratan untuk mendapatkan izin pangkalan resmi. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti kasus di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di mana HET LPG 3 kg sebesar Rp 25.000, namun dijual ke masyarakat dengan harga Rp 45.000 – Rp 50.000.
“Harga LPG 3 kg di beberapa daerah masih terlalu tinggi dibandingkan HET yang telah ditetapkan. Ini harus segera diatasi,” ujarnya.
Syafruddin juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan LPG sintesis terbarukan berbasis hidrogen hijau sebagai alternatif LPG konvensional.
“LPG sintesis dari hidrogen hijau harus segera diproduksi agar bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG subsidi,” ujarnya.
0 Comments