Fantastis! Segini Harta Kekayaan Kepala Dinas PUPR yang Pegawainya Tampar Mahasiswa

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, Haris Achmad, menjadi sorotan publik. 

UJARAN.CO.ID, Sinjai - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, Haris Achmad, menjadi sorotan publik. Selain lantaran dugaan tindakan kekerasan oleh salah satu bawahannya terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, harta kekayaan Haris Achmad yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menarik perhatian.

Berdasarkan data dari laman resmi KPK, Haris Achmad melaporkan harta kekayaannya secara periodik setiap akhir tahun. Dalam lima tahun terakhir, kekayaannya menunjukkan tren kenaikan signifikan:

1. Pada 31 Desember 2019, total kekayaan Haris tercatat sebesar Rp1,37 miliar.
2. Setahun kemudian, pada 2020, nilainya meningkat menjadi Rp2,43 miliar saat ia menjabat sebagai Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan di tahun 2021, kekayaannya naik menjadi Rp2,38 miliar.
4. Pada 2022, kekayaannya bertambah menjadi Rp2,61 miliar saat menduduki posisi Kepala Dinas PUPR.
5. Terakhir, pada laporan tahun 2023, jumlah harta kekayaannya mencapai angka Rp2,74 miliar.

Haris Achmad diketahui memiliki karier panjang di pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan setiap tahunnya, jumlah kekayaannya dilaporkan bertambah dengan nominal yang cukup signifikan.

Namun, popularitasnya belakangan ini tercoreng oleh kasus dugaan kekerasan yang melibatkan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Sinjai terhadap mahasiswa yang menggelar aksi protes terkait kondisi jalan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat. 

Aksi tersebut dilaporkan berakhir ricuh setelah salah satu mahasiswa dipukul oleh seorang pria berseragam PUPR.

Mahasiswa yang menjadi korban, bernama Taufik, telah melaporkan insiden tersebut ke Polres Sinjai dengan bukti laporan bernomor TBL/288/XII/2024/RES SINJAI. 

“Kami sangat kecewa dengan tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Kami datang membawa aspirasi untuk rakyat, tetapi malah mendapatkan perlakuan seperti ini,” ujar Taufik.

Taufik juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani laporan tersebut. "Kami berharap kasus ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku agar keadilan bisa ditegakkan," tambahnya.

Kasus ini semakin menjadi sorotan publik, terutama mengingat posisi strategis Haris Achmad sebagai Kepala Dinas PUPR, instansi yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai.

Warga berharap, selain transparansi dalam penanganan kasus dugaan kekerasan ini, Haris Achmad juga memberikan penjelasan terkait lonjakan kekayaannya selama menjabat di berbagai posisi strategis pemerintahan.