 |
| Penyaluran beras bagi keluarga penerima manfaat terlihat ramai di berbagai wilayah, seperti di Banda Aceh, Sabtu (7/12/2024) beberapa hari lalu. foto: antara |
Kepala Bapanas mengungkapkan, kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan hasil verifikasi data penerima bantuan. "Kami berupaya agar bantuan ini tepat sasaran dan mampu meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Program bantuan ini tetap menjadi andalan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog dan lembaga lainnya, termasuk PT Pos Indonesia.
Penyaluran beras bagi keluarga penerima manfaat terlihat ramai di berbagai wilayah, seperti di Banda Aceh, Sabtu (7/12/2024) beberpa hari lalu. Warga dengan tertib membawa beras yang diterima di kantor PT Pos cabang Banda Aceh, memperlihatkan antusiasme mereka terhadap program ini.
Meskipun program berlanjut, pengurangan jumlah penerima manfaat menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa aktivis menilai kebijakan ini dapat menimbulkan dampak sosial di tengah pemulihan ekonomi yang belum merata.
Di sisi lain, pemerintah memastikan stok beras aman dan mampu mencukupi kebutuhan program. "Bulog telah memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi mencukupi hingga awal 2025," kata perwakilan Bapanas.
Sebagai bagian dari program nasional, bantuan ini diproyeksikan terus berjalan selama kondisi ekonomi masyarakat masih membutuhkan intervensi. Program ini juga diklaim sebagai wujud kehadiran negara dalam menangani isu ketahanan pangan.
Hingga saat ini, evaluasi menyeluruh terus dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar dan efektif. Pemerintah berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, pengamat kebijakan mengingatkan perlunya transparansi dalam penentuan daftar penerima. "Akurasi data harus menjadi prioritas agar tidak ada yang merasa dirugikan," ujar salah seorang ahli kebijakan sosial.
0 Comments