 |
| Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). |
UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta kejelasan terkait skema pendanaan agar tidak membebani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian UMKM di Senayan, Jakarta, Novita mempertanyakan efektivitas implementasi program prioritas MBG dalam Asta Cita Presiden. “Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Asta Cita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” ujarnya.
Novita menyoroti rencana pemberian pinjaman Rp500 juta bagi UMKM yang terlibat dalam ekosistem MBG. Ia menilai perlu ada mekanisme yang jelas agar bantuan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha kecil. “Mekanismenya bagaimana? Tidak semua UMKM memahami laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka mampu membayar? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang bagi UMKM,” ujarnya.
Menurut Novita, banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan karena kurangnya pemahaman tentang aspek keuangan. Ia meminta Kementerian UMKM memastikan adanya pendampingan agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan program ini dengan baik. “Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan agar mereka bisa memahami mekanisme pinjaman dan tidak terjebak dalam utang yang sulit dibayar,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII ini juga mempertanyakan apakah pembiayaan akan dikelola oleh pemerintah daerah atau melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). “Saya meminta Kementerian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Selain itu, Novita menegaskan pentingnya transparansi anggaran dalam program MBG agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pelaku UMKM. “Harus ada transparansi dalam anggaran program ini, supaya UMKM yang terlibat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kementerian UMKM untuk memastikan bahwa skema pembiayaan ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar-benar mendukung pertumbuhan UMKM. “Jangan sampai program ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara UMKM yang benar-benar membutuhkan malah kesulitan mengaksesnya,” ujarnya.
Sebagai tokoh yang aktif dalam pemberdayaan perempuan melalui UMKM, Novita menilai bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM, bukan justru membebani mereka dengan skema pembiayaan yang tidak jelas,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, ia juga meminta Kementerian UMKM untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi program berjalan lancar. “Harus ada koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah, supaya pelaku UMKM tidak bingung dengan kebijakan yang tumpang tindih,” ujarnya.
Novita berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pembiayaan UMKM dalam program MBG, agar program ini bisa berjalan optimal dan benar-benar membantu usaha kecil berkembang. “Skema pembiayaan harus jelas, supaya UMKM bisa berkembang tanpa terbebani risiko finansial,” ujarnya.
0 Comments