 |
| Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)untuk membahas kelanjutan investigasi pagar laut di Tangerang, Banten. Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto |
UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)untuk membahas kelanjutan investigasi pagar laut di Tangerang, Banten. Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan guna mendapatkan kepastian atas sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.
“Kami baru akan bertemu lagi minggu depan,” ujarnya.
Titiek Soeharto menyebut sejak rapat terakhir dengan KKP pada 23 Januari 2025, belum ada informasi baru yang diperoleh terkait status pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Tanjung Burung, Tangerang. Ia memastikan bahwa Komisi IV DPR RI masih akan mempertanyakan kepemilikan pagar laut tersebut.
“Saya sudah menanyakan siapa sebenarnya pemilik pagar laut itu. Nanti, dalam pertemuan berikutnya, kami akan menanyakan kembali. Sebab kami menunggu, rakyat juga menunggu,” ujarnya.
Selain itu, Titiek mempertanyakan alasan penghentian sementara pembongkaran pagar laut dalam sepekan terakhir. Menurutnya, hingga saat ini, Komisi IV DPR RI belum menerima informasi rinci mengenai kendala yang menyebabkan terhentinya proses pembongkaran.
“Sejauh ini, baru sekitar separuh pagar laut yang dicabut. Kami akan mempertanyakannya lebih lanjut,” ujarnya.
Diketahui, pembongkaran pagar laut dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama KKP serta instansi maritim lainnya. Namun, sejak 28 Januari 2025, proses tersebut terkendala oleh cuaca buruk, menyebabkan pengerjaan terhenti selama tujuh hari berturut-turut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady menjelaskan bahwa hingga Senin (3/2/2025), pembongkaran pagar laut belum dapat dilanjutkan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung.
“Hingga pekan lalu, pagar laut yang telah dibongkar baru mencapai 13,9 kilometer dari total 30 kilometer,” ujarnya.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini mendapat sorotan karena dinilai mengganggu akses masyarakat pesisir. Komisi IV DPR RI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum dan kejelasan terkait pemilik pagar laut serta alasan pembangunannya.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Semua pihak terkait harus memberikan penjelasan transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian,” ujarnya.
0 Comments