UJARAN.MAKASSAR – Perwakilan mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Timur (UIT) menemui Wakil Rektor II, UIT Makassar terkait janji kuliah gratis oleh Pendiri UIT yang juga merupakan anggota DPR RI, Senin (15/2/21).
Pertemuan tersebut belum menemukan kata sepakat lantaran WR II UIT mengatakan bahwa sejak berdirinya UIT tahun 2007 sudah ada dana partisipasi, kemudian tahun 2019 dibuat aturan untuk menerbitkan semua program studi.
“Kenapa dibuat aturan karena banyaknya mahasiswa yang tertipu oleh pengurus yang menawarkan jasa pengurusan. Dimana pengurus tersebut bukan dibawah kendali kami dan harus disadari UIT murni adalah universitas swasta bukan swasta subsidi,” kata Warek II UIT.
Dia juga menambahkan, terkait blanko beasiswa dari pendiri UIT juga tetap harus dihormati namun perlu digaris bawahi bukan berarti gratis 100 persen.
Sementara itu, mahasiswa yang menggugat, Ramli Usman menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya menolak biaya partisipasi karena menurutnya, dari semester awal ia kuliah memilih kelas reguler.
“Jika di semester 3 dijadikan mahasiswa kelas eksistensi dan harus membayar biaya partisipasi kami menolak karena kami bukan kelas kerja. Tujuan pembayaran partisipasi itu untuk kelas kerja bukan untuk kelas reguler yang dijebak ketika semester 3 jadi kelas kerja untuk bayar,” jelasnya.
Mahasiswa mempertanyakan, lanjutnya karena dana partisipasi sudah ada lalu kemana ibu sebagai Warek II mengkoordinasikan kepada direktur, prodi.
“Dari awal kami sudah pertanyakan adakah biaya partisipasi dan dijawab itu untuk kelas kerja dan kami adalah kelas reguler, mengapa baru semester 3 ini disaat kami sudah mau selesai baru disampaikan dan jika mau bayar harus keluar jadi seakan kami dijebak agar yang menerima beasiswa kuliah gratis tapi nyatanya diwajibkan membayar biaya partisipasi yang bukan kewajiban kami,” jelasnya.
Diakhir pertemuan, Ramli Usman meminta dan menuntut WR II UIT dan Rektor UIT untuk menolak biaya partisipasi karena pihaknya bukan kelas kerja.
“Jika kami tetap dibebankan biaya partisipasi, maka kami akan melakukan aksi turunkan Rektor dan Direktur pasca karena tidak mampu memperjuangkan aspirasi dan hak kami sebagai mahasiswa,” tandas Ramli Usman. (red/pensa)
0 Comments