 |
| Faisal Patara selaku Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan beberapa catatan penting atas penetapan tersebut. |
UJARAN.CO.ID, Makassar — Menyikapi hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) yang telah menetapkan jajaran direksi dan komisaris baru.
Faisal Patara selaku Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan beberapa catatan penting atas penetapan tersebut.
Salah satu keputusan yang memerlukan pertimbangan lebih mendalam adalah penunjukan Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bank Sulselbar.
“Kita harus memastikan bahwa keputusan ini tidak semata-mata didasarkan atas kepentingan politis atau kedekatan personal, namun benar-benar berlandaskan kompetensi, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap dunia perbankan,” ujarnya, jumat (23/05/25).
Bank Sulselbar adalah lembaga keuangan milik daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sebagai bank pembangunan daerah, keberadaannya sangat vital dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif serta memperkuat struktur ekonomi lokal melalui sistem layanan perbankan inti (core banking solution).
Oleh karena itu, menurut Faisal penunjukan posisi komisaris—terutama Komisaris Utama dan Komisaris Independen—harus didasarkan pada pertimbangan profesional, termasuk rekam jejak, kompetensi manajerial, pemahaman atas fungsi pengawasan, serta kepemilikan sertifikasi dan kualifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti sertifikasi BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dan ketentuan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya juga melihat adanya indikasi bahwa penetapan Komisaris Independen dalam hasil RUPS ini berpotensi tidak dapat direalisasikan, mengingat ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perbankan nasional. Hal ini patut menjadi perhatian serius, agar Bank Sulselbar tidak hanya sekadar patuh secara formal, tetapi juga benar-benar mengedepankan tata kelola yang baik (good corporate governance).” ujarnya.
Partai Kebangkitan Nusantara sebagai bagian dari elemen demokrasi daerah yang juga ikut mendukung pasangan Andalan Hati dalam Pilgub kemarin mendorong agar seluruh proses dalam pengelolaan BUMD, khususnya perbankan, dilakukan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk komitmen kita dan bentuk pengawasan menjalankan amanah dari rakyat untuk memastikan bahwa Bank Sulselbar tetap menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
0 Comments