UJARAN.MAKASSAR – Menyikapi dugaan korupsi di Kabupaten Bulukumba, Aliansi Mahasiswa Bulukumba kecam dan meminta aparat untuk bersikap tegas.
Dugaan korupsi itu disebutkan terjadi di beberapa instansi pemerintah, diantaranya Dinas PUPR Bulukumba, Dinas Kesehatan Bulukumba, dan Dinas Pendidikan Bulukumba.
Diungkap oleh Aliansi Mahasiswa Bulukumba, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun anggaran 2019 adanya 5 temuan pemeriksaan di Butta Panrita Lopi julukan Kabupaten Bulukumba.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Bulukumba, Syahrul mengatakan, mahasiswa asal Bulukumba mengingatkan bahwa pimpinan merupakan wakil rakyat yang tidak mesti melakukan korupsi yang disebutkan secara massal.
“Di Bulukumba ini gudangnya korupsi, angka korupsinya sangat tinggi,” katanya kepada awak media, Senin (11/1/21).
Diuraikan Aliansi Mahasiswa Bulukumba, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bulukumba, yakni kasus pelaksanaan pada 3 paket pekerjaan yang terlambat dan belum dikenakan denda, pembayaran belanja gaji yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan atas realisasi belanja modal pada Dinas PUPR dan Dinkes.
Selain itu, ada pula disebutkan kasus penerimaan pendapatan jasa pelayanan Jampersal di RSUD A. Sultan Dg. Radja yang tidak disetorkan kepada bendahara.
Hal senada pun dijelaskan Aliansi Mahasiswa Bulukumba terjadi di Disdik Bulukumba dengan kasus pembayaran pekerjaan rehab gedung Kantor Disdik dan Kebudayaan sehingga kini disebutkan menjadi kasus korupsi massal yang tak boleh dibiarkan.
Olehnya itu, dipertegas Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa Bulukumba, Idam bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa dan orasi secara bergantian di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel guna mendesak pihak APH mengusut dugaan tersebut.
“Perkara korupsi tidak hanya soal penyelewengan kekuasaan, melainkan korupsi ini adalah simbol masih banyak kesenjangan sosial di Kabupaten Bulukumba,” tegas Jendlap Idam.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bulukumba di Kejati Sulsel akan digelar Selasa, 12 Januari 2020 siang nantinya dengan membawa 5 tuntutan, salah satu diantaranya adalah Mendesak Kejati Sulsel menindaklanjuti dugaan korupsi massal di 3 instansi pemerintah tersebut. (Red/Pensa)
0 Comments