 |
| Pernyataan ini disampaikannya untuk meluruskan isu yang beredar terkait skema pembiayaan proyek strategis tersebut. |
UJARAN.CO.ID | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Pernyataan ini disampaikannya untuk meluruskan isu yang beredar terkait skema pembiayaan proyek strategis tersebut.
“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka, Indonesia dengan Cina nggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya, selama struktur pembayaran clear mereka nggak ada masalah,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa dalam perjanjian antara Indonesia dan China Development Bank (CDB), tidak ada klausul yang mewajibkan pemerintah Indonesia menanggung pembayaran utang proyek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh tetap dikelola dengan prinsip bisnis murni, ujarnya.
Menurutnya, Rosan Roeslani telah menyatakan kesepakatan awal atas usulan pembiayaan, namun tetap akan melakukan kajian mendalam sebelum keputusan final diambil. “Yang Whoosh mereka bilang, mereka akan pelajari lagi dan mereka akan purpose ke kita seperti apa, kalau saya bilang saya sudah putus, bukan itu ya, ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa yang terpenting dalam proyek tersebut adalah kejelasan struktur pembayaran antara badan usaha pelaksana dan pihak kreditur. “Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah. Kan yang penting, saya tahu CDB, saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear, jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Danantara, badan baru yang dibentuk pemerintah, memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menanggung kewajiban pembayaran proyek tersebut. “Sudah saya sampaikan (ke Rosan Roeslani), kenapa, karena kan Danantara terima deviden dari BUMN kan, hampir Rp80 sampai Rp90 triliun kan, itu cukup untuk menutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujarnya.
Dengan demikian, Purbaya menegaskan bahwa pembiayaan proyek Whoosh tidak akan membebani APBN, karena pemerintah memiliki mekanisme korporasi yang kuat melalui Danantara dan dukungan dividen dari BUMN, ujarnya.
Pernyataan tegas ini juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal pemerintah, sekaligus memastikan transparansi dalam proyek strategis nasional yang melibatkan kerja sama internasional, ujarnya.
Purbaya menilai langkah ini menjadi contoh penerapan model pembiayaan hybrid yang tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga memanfaatkan aset dan dividen perusahaan pelat merah untuk menopang proyek infrastruktur besar, ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mengawasi agar tidak ada penyimpangan atau beban fiskal baru terhadap APBN 2025. “Kita ingin proyek-proyek besar tetap jalan, tapi tidak mengganggu stabilitas fiskal negara,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan proyek Kereta Cepat Whoosh tetap beroperasi secara berkelanjutan tanpa menggunakan dana publik secara langsung, ujarnya.
0 Comments