Oleh: Yusril Ihza Mahendra, S.H.
OPINI -- Negara hari ini sedang menunjukkan wajah paling tidak bijaksana dalam mengelola organisasi olahraga. Di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, kebijakan pengakuan dan pengesahan organisasi justru bergerak menjauh dari prinsip keadilan, rasionalitas, dan akal sehat.
Kemenpora seolah kehilangan kompas. Negara tidak lagi menilai substansi, tidak peduli pada rekam jejak, dan menutup mata terhadap sejarah perjuangan organisasi. Yang dilihat hanya satu hal: siapa yang berada di dalamnya, bukan siapa yang menggagas, membesarkan, dan bekerja nyata.
Ini adalah kekeliruan fatal.
Pengakuan organisasi olahraga bukan urusan administratif kosong. Ia menyangkut legitimasi, pembinaan, masa depan atlet, serta stabilitas ekosistem olahraga nasional. Ketika negara dengan mudah mengesahkan organisasi yang minim pengalaman, miskin kontribusi, dan belum teruji, maka negara sedang mengkhianati kerja panjang organisasi yang lahir dari bawah.
Lebih ironis lagi, negara justru membiarkan tumpang tindih organisasi terjadi. Alih-alih menjadi wasit yang adil, Kemenpora berubah menjadi aktor yang menciptakan konflik. Keputusan yang seharusnya menyatukan, justru memecah. Ini bukan ketidaksengajaan — ini bentuk ketidakcakapan dalam membaca realitas sosial olahraga.
Dalam konteks olahraga domino, ketimpangan ini sangat telanjang. Ada organisasi yang telah bertahun-tahun bekerja, membina, menggelar event nasional hingga internasional, membangun komunitas secara organik. Namun negara dengan enteng memberi karpet merah kepada organisasi baru yang bahkan belum punya rekam jejak jelas. Ini bukan kebijakan. Ini pengabaian terhadap keadilan.
Jika pengalaman, loyalitas, dan kontribusi nyata tidak lagi dihitung, maka pesan negara kepada publik sangat berbahaya:
kerja keras tidak penting, sejarah tidak relevan, yang penting adalah akses kekuasaan.
Kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menpora patut dipertanyakan secara serius. Negara membutuhkan menteri yang bijak, bukan sekadar populer. Olahraga nasional tidak bisa dikelola dengan logika korporasi atau pendekatan politis jangka pendek. Olahraga hidup dari komunitas, kepercayaan, dan konsistensi.
Hari ini, Kemenpora gagal menjaga marwah itu.
Lebih buruk lagi, kebijakan semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik secara permanen. Ketika negara tidak adil, maka rakyat akan berhenti percaya. Ketika negara tidak objektif, maka konflik akan tumbuh. Dan ketika negara tidak mau mendengar kritik, maka kerusakan akan menjadi sistemik.
Karena itu, saya menyatakan dengan tegas: kebijakan Menpora saat ini tidak hanya keliru, tetapi berbahaya bagi masa depan olahraga nasional.
Sudah waktunya publik bersuara. Diam adalah bentuk persetujuan. Kritik adalah kewajiban moral. Negara harus dipaksa kembali ke jalur yang benar — berpihak pada keadilan, bukan kepentingan sempit.
Jika negara terus menutup mata, maka sejarah akan mencatat: bukan organisasi yang gagal, tetapi negara yang salah urus.
0 Comments