Luhut Binsar Pandjaitan Bongkar Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh: “Tak Pernah Minta APBN!”

Menurut Luhut, masalah utang Kereta Cepat Whoosh hanya berkaitan dengan proses restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank (CDB), bukan soal permintaan dana dari negara. 

UJARAN.CO.ID | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak pernah meminta dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang. Ia menilai polemik yang beredar di publik belakangan ini hanya disebabkan oleh kesalahpahaman terkait restrukturisasi pembiayaan proyek strategis tersebut.

“Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh),” ujarnya.

Menurut Luhut, masalah utang Kereta Cepat Whoosh hanya berkaitan dengan proses restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank (CDB), bukan soal permintaan dana dari negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban menggunakan APBN dalam menyelesaikan pembiayaan proyek tersebut, ujarnya.

Luhut yang juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasimengakui bahwa dirinya terlibat langsung dalam negosiasi dengan pihak Tiongkok sejak awal proyek ini bergulir. “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu (proyek Whoosh). Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian, kita coba perbaiki. Kita audit BPKP, kemudian kita berunding dan China mau melakukan (restrukturisasi utang Whoosh),” ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan utama yang membuat proses restrukturisasi berjalan lambat adalah transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perubahan ini membuat sejumlah keputusan strategis, termasuk penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan tim perunding Indonesia, masih menunggu waktu, ujarnya.

Luhut menyebut, penerbitan keppres tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan siapa saja pihak yang akan duduk dalam tim negosiasi dengan CDB. “China sudah bersedia kok, gak ada masalah. Apa yang gak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data. Waktu itu masih zaman yang lalu, menteri keuangan yang lalu (Sri Mulyani), dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves itu kita selesaikan kok,” ujarnya.

Bahkan, Luhut mengaku sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk segera membentuk tim negosiasi resmi agar pembahasan restrukturisasi bisa berjalan cepat. “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, ‘Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya’. Ya, dia bilang ‘saya bicara presiden’,” ujarnya.

Luhut mengungkapkan, pemerintah Tiongkok melalui China Development Bank bahkan menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya, asalkan proses restrukturisasi segera diselesaikan oleh pihak Indonesia, ujarnya.

“China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres,” ujarnya.

Dengan pernyataan ini, Luhut menegaskan bahwa isu penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh tidak benar. Ia mengajak semua pihak untuk melihat persoalan proyek tersebut secara objektif dan mendukung langkah restrukturisasi yang tengah dijalankan secara profesional, ujarnya.