 |
| Gelombang protes yang terjadi dipicu oleh kebijakan tunjangan rumah Rp50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disertai isu langkah penghematan anggaran. |
UJARAN.CO.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak adanya investigasi cepat dan menyeluruh atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan setelah enam orang dilaporkan tewas dalam gelombang unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.
Gelombang protes yang terjadi dipicu oleh kebijakan tunjangan rumah Rp50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disertai isu langkah penghematan anggaran.
“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan Parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” ucap Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Ravina Shamdasani, dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa dialog harus menjadi jalan utama untuk merespons kemarahan publik, bukan represifitas.
“Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” tambahnya.
Ravina juga mengingatkan bahwa semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dilibatkan dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api yang berlaku secara internasional.
“Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sejalan dengan norma dan standar internasional,” pungkasnya.
0 Comments