Kuasa Hukum Andarias Layangkan Somasi ke DPP PIKI, Tolak Musda Tandingan

Dalam keterangannya, Yunius menegaskan bahwa Musda yang digelar di Kampus Ciputra, Makassar, pada akhir Mei tersebut dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan dualisme kepengurusan di tubuh PIKI Sulsel.

UJARAN.CO.ID, Makassar — Kuasa hukum Ketua PIKI Sulsel, Andarias Somba Tonapa, yakni Yunius Pama’tan, melayangkan somasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) atas pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) tandingan yang digelar di bawah kepemimpinan Dr. Boas.

Dalam keterangannya, Yunius menegaskan bahwa Musda yang digelar di Kampus Ciputra, Makassar, pada akhir Mei tersebut dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan dualisme kepengurusan di tubuh PIKI Sulsel. “Pada 27 Mei kemarin kami sudah melayangkan somasi kepada DPP, karena Musda yang dilaksanakan di Kampus Ciputra itu kami anggap ilegal,” ujarnya, Jumat (30/5/2025).

Yunius menekankan bahwa pihaknya menolak keras adanya dua kepengurusan di daerah dan mendesak DPP untuk bertindak tegas agar tidak terjadi kekisruhan organisasi di tingkat wilayah. Jika somasi tidak ditindaklanjuti, pihaknya mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. “Jika somasi kami tidak diindahkan, maka kami akan menempuh upaya hukum melalui pengadilan,” tambahnya.

Baca Juga

• Rano Karno Bacakan Laporan APBD 2024, Tiga Anggota DPRD DKI Kepergok Asyik Ngerumpi
• Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti: AI Tak Bikin Cerdas, Tapi Bisa Bikin Culas dan Narsis
• Dinas PU Kota Makassar Gandeng Balai Jasa Konstruksi VI Makassar Gelar Uji Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Konstruksi Gratis

Lebih lanjut, Yunius menjelaskan bahwa sejak Andarias Somba Tonapa menjabat sebagai Ketua PIKI Sulsel pada tahun 2021, telah banyak program dan kegiatan sosial yang dijalankan, termasuk di masa pandemi Covid-19. “Kepengurusan Pak Andarias telah aktif melakukan kegiatan sosial sejak masa pandemi, serta membentuk enam DPC di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.

Menurutnya, klaim sepihak melalui Musda ilegal sangat disayangkan, karena mengabaikan capaian dan konsolidasi organisasi yang telah dilakukan secara sah oleh pengurus yang sekarang. Ia berharap DPP segera mengambil sikap demi menjaga marwah organisasi.

Persoalan ini kini menjadi perhatian serius di kalangan internal PIKI, baik di tingkat pusat maupun daerah. DPP PIKI sendiri hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas somasi yang dilayangkan oleh kubu Andarias.

Situasi ini menandai babak baru dalam dinamika organisasi PIKI Sulsel dan menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara struktural demi kesinambungan kepemimpinan yang sah dan demokratis.