 |
| Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.1/2025 menimbulkan kekhawatiran serius bagi industri perhotelan di Makassar. |
UJARAN.CO.ID, MAKASSAR – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.1/2025 menimbulkan kekhawatiran serius bagi industri perhotelan di Makassar. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut berdampak signifikan pada okupansi hotel.
“Saat ini saja, okupansi menurun hingga 25 persen. Dengan adanya pemotongan anggaran, jumlah kunjungan bisa berkurang hingga 50 persen,” ujarnya.
Anggiat menjelaskan bahwa pasar pemerintahan berkontribusi sekitar 40 persen terhadap pendapatan hotel. Dengan pengurangan anggaran, pendapatan perhotelan diperkirakan akan menurun drastis. “Pendapatan perhotelan tentu akan drop kalau aktivitas pemerintah di hotel ditiadakan,” katanya.
Dampak lainnya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan hotel. “Jika pemangkasan anggaran itu terjadi, maka bisa berdampak pada PHK sekitar 15 hingga 17 persen atau sebanyak 4.000 lebih karyawan hotel,” ungkapnya.
Selain sektor perhotelan, UMKM, transportasi, dan penerbangan juga akan merasakan imbasnya. “UMKM selama ini juga bergantung pada aktivitas perjalanan dinas. Kemudian, transportasi, penerbangan juga akan lesu,” tambah Anggiat.
Menanggapi situasi ini, Penjabat Gubernur Sulsel, Profesor Fadjry Djufry, mengakui kekhawatiran pelaku usaha akibat efisiensi anggaran. Ia menyatakan akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. “Kami akan aktif membuat event yang bisa menarik pengunjung datang ke Makassar,” ujarnya.
Pemerintah Kota Makassar juga mengambil langkah dengan membatasi pertemuan resmi di hotel sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Kebijakan ini tidak meniadakan penggunaan hotel, tetapi membatasi frekuensinya.
Para pelaku industri perhotelan di Makassar diharapkan dapat berinovasi dalam pemasaran dan diversifikasi layanan untuk menarik tamu dari sektor non-pemerintahan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan industri di tengah tantangan efisiensi anggaran pemerintah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran dapat diminimalisir, sehingga sektor perhotelan dan pariwisata di Makassar tetap berkembang.
0 Comments