Rencana Pemerintah Manfaatkan 20 Juta Hektare Hutan Untuk Pangan Diributkan Ancam Lingkungan Hidup

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta penjelasan rinci dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Raja Juli Antoni, terkait rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan untuk konsep pangan, energi, dan air. Ia menyoroti potensi dampak lingkungan dari kebijakan tersebut.

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta penjelasan rinci dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Raja Juli Antoni, terkait rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan untuk konsep pangan, energi, dan air. Ia menyoroti potensi dampak lingkungan dari kebijakan tersebut.

“Apakah rencana ini akan membuka hutan secara besar-besaran sehingga berisiko menyebabkan deforestasi, ataukah menggunakan pendekatan ramah lingkungan seperti agroforestri dan perhutanan sosial? Kita perlu mendengar konsep detailnya,” ujar Daniel Johan, Senin (6/1/2025).

Daniel, politisi Fraksi PKB, juga menyoroti target Indonesia mencapai zero net sink 2030, yang tampaknya bertentangan dengan wacana ini. “Bagaimana kita bisa mencapai zero net sink pada 2030 jika ada rencana membuka 20 juta hektare hutan?” tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim, melindungi sumber daya air, dan menjadi habitat bagi spesies terancam punah. Konversi hutan, meski dapat meningkatkan produktivitas pangan, dinilai berisiko merusak keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim.

“Hutan bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga ekosistem yang tak tergantikan. Kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan,” tegas Daniel.

Meski demikian, Daniel mendukung visi besar Presiden Prabowo terkait swasembada pangan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus berjalan tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

“Saya mendukung penuh kebijakan swasembada pangan. Kita harus berdaulat dalam pangan, tetapi kebijakan ini harus dijalankan dengan bijak agar tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Daniel menyarankan pemerintah memanfaatkan lahan pertanian yang belum dioptimalkan. Berdasarkan data BPS tahun 2019, terdapat 11,77 juta hektare lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan.

“Lahan tidak produktif ini bisa menjadi solusi, sehingga wacana membuka 20 juta hektare hutan dapat dihindari. Langkah ini akan lebih ramah lingkungan,” katanya.

Ia berharap pemerintah merancang kebijakan yang seimbang antara produktivitas pangan dan pelestarian lingkungan, agar target swasembada pangan dapat tercapai tanpa mengorbankan ekosistem hutan.

“Rencana ini membutuhkan pendekatan cermat agar sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan,” tutup Daniel Johan.