Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada 11 Desember 2024.
“Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 hingga Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai visi pemimpin baru,” ujar Ray Suryadi Arsyad, Jumat (17/1/2025).
Ray menjelaskan, penundaan ini bertujuan agar transisi pemerintahan berjalan optimal dan efektivitas program pembangunan dapat lebih terjamin. Proyek fisik yang tidak sinkron dengan kebijakan kepala daerah baru berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran.
Muchlis Misbah, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah tersebut. Ia menyebut pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi kelanjutan pembangunan yang lebih terarah.
“Jangan dilelang dulu proyek fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan pemimpin baru menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya,” tegas Muchlis Misbah.
Muchlis menambahkan, penundaan lelang ini memberikan waktu bagi pemerintah transisi untuk menyusun strategi mendukung keberhasilan program pemerintahan baru. Ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam Pilkada 2024.
Penundaan lelang kegiatan fisik diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran.
Arahan Presiden melalui Surat Edaran Bersama menjadi dasar kuat bagi daerah dalam mengatur kebijakan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien.
Fraksi Mulia berharap Pemerintah Kota Makassar segera menindaklanjuti imbauan tersebut demi kepentingan masyarakat luas dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

0 Comments