DPR Dukung Ujian Nasional Kembali Digelar, Tapi Usulkan Pakai Format Baru

Rencana Kemendikdasmen mengembalikan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan UN harus sepenuhnya berbasis digital, meninggalkan metode manual yang selama ini dinilai kurang efisien.

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Rencana Kemendikdasmen mengembalikan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan UN harus sepenuhnya berbasis digital, meninggalkan metode manual yang selama ini dinilai kurang efisien.

Menurut Lalu Ari, sapaan akrabnya, format lama UN yang menggunakan kertas soal tak hanya memakan biaya besar, tetapi juga proses distribusi yang rumit. “Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silakan laksanakan UN, tapi jangan pakai cara manual,” ujarnya dalam rilis resmi di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Politisi Fraksi PKB ini menyebut penggunaan sistem digital dan komputerisasi akan mengurangi risiko kecurangan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan ujian. Oleh karena itu, ia meminta agar Kemendikdasmen menyiapkan sarana dan prasarana digital sejak dini, termasuk perangkat komputer, jaringan internet, dan server yang andal.

“Jaringan IT harus dipikirkan matang. Jangan sampai persoalan seperti pada asesmen nasional terulang. Semua harus siap sebelum UN digelar,” tegasnya.

Ia menyoroti pelaksanaan asesmen nasional di wilayah NTB sebagai contoh buruk akibat kurangnya sarana IT. Alat yang digunakan harus berpindah-pindah antar-sekolah, membuat prosesnya memakan waktu lama. “Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Semua sekolah harus memiliki sarana digital yang memadai,” tambahnya.

Terkait anggaran, Lalu Ari mendesak Kemendikdasmen untuk segera menghitung kebutuhan dana guna penyediaan sarana digital. Ia menilai pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup besar agar UN digital dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, ia meminta perhatian khusus terhadap keamanan soal ujian. Lalu Ari mengusulkan agar Kemendikdasmen menyusun sistem yang dapat mencegah kebocoran soal tanpa melibatkan aparat kepolisian seperti pada pelaksanaan UN sebelumnya.

“Kemendikdasmen harus memiliki konsep yang matang agar tidak ada kebocoran soal. Jangan lagi melibatkan polisi untuk pengawasan seperti dulu,” tutupnya.

Dengan berbagai pembenahan ini, diharapkan pelaksanaan Ujian Nasional 2026 berbasis digital dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sekaligus menjawab tantangan era digitalisasi.