Ichsan Abduh Hussein (Dirut PD Makassar Raya). Sumber foto: ig DPRD Makassar
UJARANCOM, MAKASSAR - Legislator DPRD Kota Makassar meminta BUMD dievaluasi, Isu kerugian 700 jutaan cepat tersebar luas dan menimbulkan polemik ke publik, pun demikian pemerhati Kebijakan Publik Nurhidayatullah B Cottong menyayangkan hasil itu.
“BUMD itu tugas fundamentalnya satu, sebagai salah satu sumber peningkatan PAD melalui cara-cara yang baik. Ada di Perda itu. Namun jika rugi, ini sangat disayangkan. Agak kasar mungkin kalau kita bilang memalukan di tengah kinerja Walikota yang berusaha membuat pencapaian-pencapaian baik, tapi ini faktanya,” Ujarnya.
Fakta ini sangat memprihatinkan, sebagai salah satu penopang pembangunan Kota khususnya pelayanan dasar perekonomian masyarakat yang ada dipasar.
“Soal hak dasar ini, pak Walikota gak boleh nunggu lama mesti di luruskan secepatnya. Bukan hanya soal mengganti tetapi sebaiknya ada tim pencari fakta yang dibentuk untuk meneliti hal tersebut. Ada apa dan mengapa? nda adaji korupsikah? kenapa bisa rugi, misal begitu,” Ucap Hidayat.
Lanjutnya, “Bagaimana nasib program walikota menuju PAD 2 Triliyun kalau begini?,” Tutup program magister administrasi publik ini.
TANGGAPAN KOMISI B
Komisi B DPRD Kota Makassar telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Triwulan II 2023 untuk Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya.
Hasilnya, selama periode hingga Juni mengalami kerugian sekira Rp700 juta atau tepatnya Rp730.494.062. Rinciannya, Triwulan I kerugian sebesar Rp260.984.890. Triwulan II kerugian sebesar Rp469.509.560.
Ketua Komisi B DPRD Makassar Erick Horas membenarkan hal tersebut. Kata dia, data itu berdasarkan hasil monev triwulan II 2023. Di mana, Direksi PD Makassar selama menjabat hanya mengalami kerugian keuangan hingga Rp700 juta.
"Hasil monev ini membuktikan mereka tidak mampu bekerja. Kita minta dirutnya diganti karena dia yang bertanggungjawab. Daripada dibiarkan begini terus mending diganti," tegas Erick Horas, saat ditemui usai rapat Monev Triwulan II 2023 di Ruang Komisi B DPRD Makassar, Sabtu (15/7).
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Budi Hastuti mengatakan, hasil monev ini menjadi penegasan kinerja suatu instansi atau perusda Kota Makassar. Ia tak habis pikir PD Makassar Raya mengalami kerugian sementara banyak titik-titik pasar yang menjadi sumber pendapat.
"Saya kira ini hal aneh, kenapa merugi dari Januari sampai Juni 2023. Mereka apa kerjanya," ungkap Budi Hastuti.
Politisi Fraksi Gerindra ini mengatakan, salah satu kendala yang disebutkan jajaran direksi tak masuk akal terkait adanya beban anggaran dalam pembangunan Blok B Pasar Sentral. Sebab, proyek itu hasil dari kontribusi pedagang untuk membangun lapak.
"Banyak pasar bisa di Makassar tapi kenapa merugi terus. Apakah dia kerja," ucapnya.
Diketahui, berdasarkan laporan keuangan neraca Triwulan II 2023 pendapatan PD Pasar Makassar Raya mencapai Rp4.035.380.696. Sementara biaya yang harus dikeluarkan total Rp4.504.890.257. Artinya ada kerugian Rp469.509.561. Data itu bahkan telah diteliti Konsultan Keuangan Perumda Pasar Prof Asri Usman.
Berikut Susunan Direksi PD Pasar Makassar Raya saat ini, Ichsan Abduh Hussein (Direktur Utama), Syamsul Bahri (Direktur Keuangan), Muhajir (Direktur Umum), Sukarno Lallo (Direktur Pengembangan Usaha), Syamsul Tanca (Direktur Teknik). (*)
0 Comments