Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, dan diikuti oleh sejumlah anggota legislatif dari Komisi C yang membidangi infrastruktur dan keuangan. |
UJARAN.CO.ID – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, bersama jajarannya menghadiri rapat koordinasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama mitra kerja Komisi C DPRD Kota Makassar, Sabtu (5/7/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dan difokuskan pada pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, dan diikuti oleh sejumlah anggota legislatif dari Komisi C yang membidangi infrastruktur dan keuangan.
Dalam rapat tersebut, Dinas PU Makassar memaparkan capaian program strategis, serapan anggaran, serta progres infrastruktur selama tahun anggaran 2024. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah masukan dan pertanyaan dari para anggota dewan.
“Kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai agenda pembahasan. Semua program yang kami laksanakan tahun ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan Kota Makassar secara berkelanjutan,” ujar Zuhaelsi Zubir.
Menurutnya, partisipasi aktif Dinas PU dalam rapat ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Makassar.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang dikelola benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, baik itu pembangunan jalan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Makassar dalam forum itu turut mengapresiasi sejumlah capaian Dinas PU, namun juga memberikan sejumlah catatan terhadap proyek-proyek yang dinilai masih perlu perbaikan, khususnya terkait efisiensi anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.
Zuhaelsi menyambut baik masukan dari DPRD dan menyatakan bahwa seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam pembangunan kota ini. Kami selalu terbuka terhadap kritik dan saran demi kemajuan bersama,” tegasnya.
Rapat ini menjadi bagian penting dari proses legislasi daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD Kota Makassar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, diharapkan pembangunan infrastruktur Kota Makassar akan semakin terarah dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.
0 Comments