 |
| Dalam wawancara di podcast Total Politik, Nanik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam rapat teknis maupun pengambilan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. |
UJARAN.CO.ID – Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, akhirnya buka suara terkait berbagai tudingan yang menyebut dirinya tidak mengetahui proses pengadaan di lingkungan lembaga tersebut atau dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
Dalam wawancara di podcast Total Politik, Nanik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam rapat teknis maupun pengambilan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Menurut Nanik, ia baru bergabung dengan BGN pada akhir September 2024, sehingga tidak ikut dalam proses pengadaan yang disebut berlangsung beberapa bulan sebelumnya.
"Kalau dibilang orang BGN lama, gue itu sebetulnya hampir sama dengan mereka barunya. Gue masuk itu akhir September. Jadi kalau ada pengadaan, gue enggak pernah ikut. Pengadaan kan bulan Juni. Gue kagak pernah diajak rapat," ujar Nanik seperti dikutip dari podcast Total Politik, Sabtu (13/6/2026).
Nanik menjelaskan bahwa selama bertugas di BGN, dirinya lebih banyak menangani urusan komunikasi publik dan penanganan situasi tertentu yang membutuhkan respons cepat. Ia menegaskan tugasnya tidak berkaitan dengan pengelolaan anggaran maupun proses pengadaan.
"Saya baru terlibat kalau ada kejadian luar biasa (KLB), bukan investigasi soal duit. Bagian saya di pinggiran banget," katanya.
Ia juga mengaku tidak memiliki akses terhadap berbagai keputusan internal lembaga, termasuk penyusunan petunjuk teknis maupun kebijakan operasional.
"Mau rapat keputusan kaus kaki, motor listrik, gue tidak tahu dan gue tidak terlibat sama sekali. Seumprit kucing pun gue enggak tahu," tegasnya.
Terkait inspeksi mendadak atau sidak yang pernah dilakukannya, Nanik menyebut langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi untuk menunjukkan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah.
"Gue sidak itu menunjukkan kepada presiden dan semuanya bahwa ini lho kenyataannya. Kalau semuanya dikasih Rp6 juta tentu negeri ini boncos," ujarnya.
Nanik juga membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai pelapor atau "cepu" dalam berbagai persoalan yang kini menyeret nama BGN. Menurutnya, isu yang saat ini ditangani aparat penegak hukum sudah lebih dahulu ramai diperbincangkan di media sosial.
"Kalau gue dianggap sebagai cepu, kalau pun iya gue cepuin kan untuk mengamankan duit negara. Salah tidak?" katanya.
Lebih lanjut, Nanik mengaku jarang berinteraksi langsung dengan Prabowo Subianto sejak dirinya menjabat di BGN. Ia menyebut komunikasi yang pernah terjadi lebih banyak berkaitan dengan program becak listrik yang selama ini digagasnya.
"Tanyakan saja ke Mas Teddy dan sekretaris bapak, sejak gue diangkat jadi wakil itu kayaknya gue belum pernah bertemu Prabowo. Sekali ketemu urusan soal becak listrik," ungkapnya.
Saat ditanya apakah pernah menyampaikan dugaan persoalan di lingkungan BGN kepada Presiden, Nanik mengaku hanya pernah menyinggung masih adanya praktik korupsi ketika membahas program sekolah terintegrasi pada Januari 2025.
"Saya bilang, 'waduh berat pak, masih banyak yang korup-korup'. Itu saja kalimat saya," tuturnya.
Nanik menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki akses terhadap pengelolaan anggaran maupun penentuan titik pelaksanaan program yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Operasional kan bagiannya Pak Sony termasuk soal titik. Gue tidak menerima duit. Apa yang gue korupsi?" tegasnya.
Hingga saat ini, pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Nanik belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai pernyataan tersebut.
0 Comments