 |
| Fadel Rumakat, yang mempertanyakan keterbukaan data dan transparansi kinerja dari pimpinan daerah tersebut. |
UJARAN.CO.ID, AMBON – Empat bulan berlalu sejak Hendrik Lewerissa dilantik sebagai Gubernur Maluku, namun jejak capaian kerjanya masih belum tampak jelas di permukaan. Hal ini disoroti oleh Wakil Ketua KNPI Maluku, Fadel Rumakat, yang mempertanyakan keterbukaan data dan transparansi kinerja dari pimpinan daerah tersebut.
“Publik Maluku jangan terus-menerus disuguhi seremoni dan simbolisme. Apa yang bisa kita ukur dari kepemimpinan HL selama empat bulan ini?” tegas Fadel dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Ujaran.co.id, Selasa (24/6/2025).
Empat Bulan Bukan Alibi
Fadel menilai, argumentasi bahwa empat bulan terlalu dini untuk menilai adalah dalih yang lemah. Ia menyebutkan bahwa dalam rentang waktu tersebut, seharusnya arah kebijakan dan peta jalan program prioritas sudah dapat disampaikan secara terbuka ke publik.
“Apakah sudah ada RPJMD perubahan? Di mana laporan penyerapan APBD? Bagaimana strategi penanganan ketimpangan wilayah atau hilirisasi komoditas unggulan seperti sagu dan pala?” tanyanya.
Gaya Citra Vs Kerja Nyata
Alih-alih fokus pada kerja substansial, Gubernur HL disebut lebih sibuk membangun citra dan kehadiran simbolik melalui acara adat dan kunjungan seremonial ke desa-desa.
“Bukan berarti kehadiran budaya itu keliru. Tapi tanpa transparansi kerja dan data realisasi pembangunan, semua itu hanya kosmetik politik,” ujar Fadel.
Ia menambahkan, situs resmi Pemprov Maluku pun lebih banyak memuat dokumentasi kegiatan ketimbang dashboard pembangunan atau informasi aktual mengenai capaian OPD.
Publik Ingin Jawaban, Bukan Janji
Dalam konteks demokrasi lokal, akuntabilitas kepala daerah bukan pilihan, melainkan kewajiban.Fadel mendesak agar Pemprov Maluku membuka akses data yang bisa dijadikan bahan evaluasi publik.
“Kalau memang bekerja, harusnya mudah: tunjukkan datanya. Jangan hanya mengandalkan narasi dan menyalahkan masa lalu,” tambahnya.
Ia juga menyentil pentingnya pemimpin hadir sebagai aktor strategis pembangunan, bukan sekadar representasi administratif. Khususnya dalam memastikan Maluku tak tertinggal dalam agenda pembangunan nasional.
Kritik Bukan Serangan
Fadel Rumakat menegaskan bahwa kritik ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk serangan pribadi, tetapi sebagai kontrol publik dalam iklim demokrasi. Ia menyebut, pemimpin yang alergi kritik adalah ancaman bagi kemajuan daerah.
“Rakyat bertanya karena peduli, bukan karena benci. Jika HL bisa menjawab dengan data, maka kritik ini bisa berubah jadi dukungan,” tutupnya.
0 Comments