UJARAN.CO.ID, Maluku – Proyek pembangunan jalan Rumasoal-Neniari di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, menuai sorotan tajam. Proyek yang sedianya sudah memasuki tahap pengaspalan justru mangkrak tanpa kejelasan, memunculkan dugaan penyimpangan distribusi material, terutama ratusan drum aspal yang diduga dialihkan ke lokasi lain.
Warga Negeri Taniwel, Maku Eli, kepada media menyampaikan bahwa puluhan drum aspal sempat ditampung di pekarangan rumahnya yang dikontrak oleh para pekerja proyek. Namun, menurutnya, aspal-aspal tersebut tidak pernah dibawa ke lokasi proyek jalan Rumasoal-Neniari. “Benar, waktu itu memang ada ratusan drum aspal di tempat saya, tapi tidak tahu kenapa setelah itu aspalnya dibawa ke tempat lain, bukan ke lokasi pekerjaan jalan itu,” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat proyek yang menggunakan dana negara tersebut diharapkan mampu membuka akses ekonomi dan sosial bagi warga di wilayah terluar Maluku. Namun hingga kini, proyek tersebut terbengkalai dan meninggalkan keresahan di tengah masyarakat.
Ketua organisasi sipil Nanaku Maluku menilai keterlambatan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi berpotensi mengarah pada penyalahgunaan barang milik negara. “Ini bukan sekadar keterlambatan proyek, tetapi sudah masuk pada indikasi penyalahgunaan material negara. APH harus segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kontraktor dan semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
Proyek jalan Rumasoal-Neniari merupakan bagian dari program prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten SBB. Sayangnya, lemahnya pengawasan dan dugaan kelalaian pelaksana membuat proyek ini justru menjadi beban dan menurunkan kepercayaan publik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat aktivitas pembangunan yang signifikan. Jalan yang semestinya telah memasuki proses pengaspalan kini hanya berupa hamparan tanah dan kerikil tanpa tanda-tanda pengerjaan lanjutan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Nasir Suruali, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBB saat proyek berlangsung. Ketiganya belum memberikan klarifikasi mengenai keberadaan ratusan drum aspal yang hilang arah distribusinya.
Masyarakat mendesak agar inspektorat daerah, BPK, hingga aparat penegak hukum segera melakukan audit investigatif dan membuka fakta terkait penggunaan anggaran serta distribusi material proyek. Mereka berharap kejadian ini tidak kembali terulang pada proyek-proyek lain yang menyangkut kepentingan publik.
“Proyek ini adalah harapan masyarakat pedalaman, bukan proyek coba-coba. Negara harus hadir menuntaskan persoalan ini,” ujar Ketua Nanaku Maluku.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi proyek infrastruktur daerah, serta perlunya pengawasan ketat dalam distribusi material pembangunan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0 Comments