FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga disebut mencapai 300 persen menuai protes keras dari mahasiswa. Ketua Mahasiswa Bone Wilayah DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang memberatkan rakyat di tengah kondisi ekonomi sulit.
“Ini bukan sekadar angka, ini penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin di tengah harga kebutuhan pokok melonjak, pejabat daerah malah menambah beban pajak hingga ratusan persen? Ini kebijakan yang tidak punya hati,” tegas Yusril di Jakarta, Rabu (13/8).
Ia membandingkan kenaikan PBB di Bone dengan kasus serupa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang pada 2025 menjadi sorotan karena kenaikan sebesar 250 persen. Menurutnya, pola yang terjadi sama, yakni keputusan diambil sepihak tanpa melibatkan DPRD serta tanpa kajian dampak ekonomi yang memadai.
“Ini sama saja seperti di Pati. Bedanya, di Bone nilainya lebih gila—300%! Pejabat seperti ini seakan lupa bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi,” ujarnya.
Mahasiswa Bone Wilayah DKI Jakarta mendesak DPRD Bone segera memanggil Bupati Bone Andi Asman Sulaiman untuk memberikan penjelasan dan membatalkan kebijakan tersebut. Yusril juga menyatakan akan berkoordinasi dengan keluarga mahasiswa Bone se-Indonesia untuk menggalang sikap bersama.
Menurutnya, kenaikan PBB ini akan berdampak besar pada kelompok rentan, seperti petani, nelayan, buruh, dan lansia yang hidup dari hasil tanah warisan. Ia memperingatkan risiko meningkatnya penunggakan pajak hingga penyitaan lahan jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan.
“Kami tidak akan diam. Pajak itu memang kewajiban, tapi menaikkannya secara brutal adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” kata Yusril.
0 Comments