UJARAN.CO.ID, JAMBI – Anggota DPR RI dari Dapil Jambi, Rocky Candra, mendesak PT Pertamina (Persero)dan anak usahanya, PT Pertamina EP, untuk segera memberikan ganti rugi kepada warga Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat mengeluhkan dampak negatif proyek pengeboran yang menyebabkan kerusakan rumah dan kebisingan yang berlangsung sepanjang hari.
“Dari data video dan foto yang saya terima, terlihat jelas rumah masyarakat mengalami retak-retak. Saya minta Pertamina tidak mengabaikan kerugian ini,” ujarnya.
Rocky menyoroti bahwa proyek pengeboran ini telah mengganggu kenyamanan warga dan menyebabkan kerusakan infrastruktur. Warga setempat melaporkan bahwa aktivitas seperti pengeboran, pembangunan jalan, dan penggunaan alat berat telah menyebabkan retakan pada rumah mereka.
“Tidak boleh Pertamina merugikan masyarakat dalam pembangunan proyek,” ujarnya.
Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, Rocky menegaskan bahwa dirinya akan membawa aspirasi masyarakatdalam forum resmi bersama Pertamina. Menurutnya, suara bising dan kerusakan rumah warga menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam pelaksanaan proyek ini.
“Saya meminta Pertamina memperhatikan tuntutan masyarakat. Tidak boleh Pertamina merugikan masyarakat dalam pembangunan proyek,” ujarnya.
Rocky juga mengkritik sikap Pertamina yang hanya menerima laporan tanpa tindakan konkret. Ia meminta agar ganti rugi segera diberikan kepada masyarakat terdampak.
“Kalau perlu kita minta pihak yang bertanggung jawab di proyek di Jambi agar dievaluasi jika tidak segera mengganti kerugian,” ujarnya.
Selain itu, Rocky mendesak agar audit dan investigasi terhadap proyek ini dilakukan guna memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban tanpa adanya tanggung jawab dari pihak terkait,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar panjang laporan masyarakat terhadap proyek-proyek industri yang berdampak pada lingkungan sekitar. Rocky menegaskan bahwa pemerintah harus mengawasi lebih ketat operasional perusahaanyang berdampak pada warga.
“Kita butuh pembangunan, tetapi bukan dengan mengorbankan masyarakat,” ujarnya.
0 Comments