 |
| Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi VI, Ismail Bahtiar, menegaskan pentingnya penyaluran subsidi gas LPG 3 kg dan Pertalite agar tepat sasaran. Pernyataan ini menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram bagi orang kaya menggunakan gas dan BBM bersubsidi. |
UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi VI, Ismail Bahtiar, menegaskan pentingnya penyaluran subsidi gas LPG 3 kg dan Pertalite agar tepat sasaran. Pernyataan ini menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram bagi orang kaya menggunakan gas dan BBM bersubsidi.
“Saya kira manfaatnya itu adalah satu hal yang wajar ya, satu hal yang bisa kita benarkan,” ujarnya.
Ismail Bahtiar menjelaskan bahwa LPG 3 kg memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori tertentu, sesuai kebijakan pemerintah. Jika subsidi ini justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai penyimpangan yang perlu dikoreksi.
“Ketika ada yang menerima manfaat di luar dari target yang diberikan oleh pemerintah, maka apa yang disampaikan sebelumnya oleh MUI itu benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah telah berupaya memastikan subsidi LPG 3 kg dan Pertalite tepat sasaran, namun tetap ada tantangan dalam pengawasan distribusinya. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak menyalahgunakan subsidi yang seharusnya diberikan kepada kelompok kurang mampu.
Menurutnya, subsidi yang tepat sasaran akan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas LPG 3 kg dan Pertalite untuk kebutuhan sehari-hari. Jika subsidi terus dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak, maka beban anggaran negara akan semakin besar.
“Subsidi itu harus tepat sasaran untuk membantu masyarakat dengan prioritas kita,” ujarnya.
Ismail juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg dan Pertalite dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperketat distribusi subsidi melalui digitalisasi dan sistem pencatatan pengguna.
“Harapan kita ke setiap masyarakat ini besar, agar subsidi bisa dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang menyalahgunakannya. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola subsidi ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
0 Comments