 |
| Langkah tak biasa itu memicu perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi dan pengamat hukum. |
UJARAN.CO.ID, JAKARTA — Permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar seluruh kantor kejaksaan di Indonesia mendapat pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan berbagai spekulasi publik. Hal ini mencuat di tengah dugaan bahwa Kejagung tengah menangani kasus besar yang menyerempet petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Langkah tak biasa itu memicu perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi dan pengamat hukum. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyebut bahwa permintaan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya Kejagung menjaga independensi dalam penanganan perkara sensitif.
“Saya kira, bisa jadi Kejaksaan merasa kurang nyaman jika pengamanan dilakukan oleh Polri. Bisa saja mereka khawatir adanya potensi intervensi,” ujarnya, dikutip Rabu (14/5/2025).
Lebih lanjut, Saiful menduga, jika benar ada kasus besar yang menyeret oknum Polri, maka penggunaan TNI sebagai mitra pengamanan merupakan cara untuk memastikan proses hukum yang bersih dan obyektif.
“Apalagi jika kasus yang tengah ditangani masih berkaitan atau menyerempet institusi Polri. Maka dari itu, demi memastikan proses hukum berjalan objektif, Kejaksaan bisa jadi lebih memilih TNI sebagai mitra pengamanan,” ujarnya.
Dugaan tersebut memperkuat spekulasi adanya ketegangan atau bahkan konflik kepentingan antara dua institusi penegak hukum negara, yakni Kejagung dan Polri. Saiful menyebut bahwa transparansi dari Kejaksaan sangat penting agar isu ini tidak berkembang menjadi kegaduhan publik.
“Jika memang tidak ada masalah, seharusnya Kejaksaan bisa menjelaskan alasan permintaan pengamanan ini secara terbuka. Jika tidak, publik bisa saja berasumsi bahwa ada kasus besar yang sedang ditangani dan mungkin menyentuh nama-nama penting di tubuh Polri,” ujarnya.
Saiful juga menekankan bahwa langkah melibatkan TNI untuk mengamankan kantor Kejaksaan bukanlah hal yang lazim dalam kondisi normal. Maka dari itu, alasan dibaliknya perlu dikomunikasikan secara utuh.
“Ini menyangkut kredibilitas lembaga hukum di mata publik. Tanpa penjelasan terbuka, spekulasi liar akan tumbuh dan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri terkait isu ini. Sementara itu, berbagai pihak terus menanti kejelasan tentang kasus besar yang diduga sedang diproses oleh Kejagung dan apakah benar melibatkan nama-nama besar dalam tubuh Polri.
Permintaan pengamanan oleh TNI di kantor kejaksaan menjadi sorotan karena mencerminkan dinamika serius dalam sektor penegakan hukum. Publik berharap agar Kejaksaan tetap transparan dan profesional dalam setiap langkahnya.
0 Comments