 |
| Sebelumnya, Yuran Fernandes dikenai larangan bermain selama 12 pertandingan dan denda Rp25 juta oleh Komdis PSSI. Sanksi ini dijatuhkan setelah Yuran mengunggah pernyataan bernada kritik terhadap kualitas sepak bola Indonesia usai kekalahan PSM dari PSS Sleman. |
UJARAN.CO.ID - Kasus sanksi 12 pertandingan untuk Yuran Fernandes mulai memicu gelombang reaksi keras dari kalangan pesepakbola profesional. Bahkan, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) berpotensi turun tangan menyusul rencana pelaporan yang akan dilakukan oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Hukuman yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI terhadap bek asing PSM Makassar itu kini menjadi perhatian internasional.
Sebelumnya, Yuran Fernandes dikenai larangan bermain selama 12 pertandingan dan denda Rp25 juta oleh Komdis PSSI. Sanksi ini dijatuhkan setelah Yuran mengunggah pernyataan bernada kritik terhadap kualitas sepak bola Indonesia usai kekalahan PSM dari PSS Sleman. Padahal, sang pemain telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka sebelum keputusan dijatuhkan.
Namun bagi APPI, langkah Komdis dinilai tidak adil dan sangat berlebihan. Wakil Presiden APPI, Achmad Jufriyanto, menyebut bahwa keputusan tersebut berpotensi membungkam kebebasan berpendapat para pemain. “Tentu sebagai sesama pesepakbola, kami ikut berkeberatan atas putusan Komdis PSSI tersebut karena putusan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat para pemain,” ujarnya.
APPI menilai, apa yang dilakukan Yuran merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapat. “Kami akan memberikan support dan dukungan penuh kepada Yuran Fernandes,” ujar Jupe, sapaan akrabnya.
Menurutnya, unggahan di media sosial oleh Yuran hanyalah bentuk ekspresi pribadi yang mestinya ditanggapi sebagai bahan evaluasi, bukan dihukum berat. “Apa yang ia unggah di Instagramnya, merupakan ungkapan kekecewaan pribadinya, yang justru seharusnya dapat juga dijadikan bahan refleksi bagi banyak pihak di sepakbola Indonesia,” ujarnya.
Presiden APPI, Andritany Ardhiyasa, yang juga merupakan kiper Persija Jakarta, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan FIFPRO dan FIFPRO Divisi Asia/Oceania terkait kasus ini. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan kepada Yuran mengancam ruang dialog yang sehat dalam dunia olahraga. “Selain itu, APPI juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan FIFPRO dan FIFPRO Divisi Asia/Oceania untuk dapat segera melaporkan hal ini kepada FIFA guna mencari dan memperjuangkan jalan keluar yang adil bagi Yuran Fernandes,” ujarnya.
Langkah APPI ini membuka kemungkinan bahwa FIFA dapat turun tangan jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi atlet, terutama dalam menyampaikan pendapat secara damai. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi federasi nasional agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi yang menyangkut ekspresi personal.
Publik sepak bola nasional pun terbelah. Sebagian menilai kritik Yuran seharusnya menjadi momentum pembenahan, bukan dijawab dengan represi. Sebagian lainnya mendukung keputusan Komdis sebagai upaya menjaga citra sepak bola nasional.
Namun satu hal yang pasti, bila kasus ini benar-benar dilaporkan dan ditanggapi oleh FIFA, maka sanksi kepada Yuran Fernandes bisa menjadi preseden penting bagi masa depan perlindungan hak-hak pesepakbola profesional di Indonesia.
APPI sendiri menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan dan mengawasi perkembangan kasus ini hingga tuntas. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari PSSI maupun Komdis terkait ancaman pelaporan ini ke level internasional.
0 Comments