Desak Setop Impor Beras, DPR Bilang Petani Resah, Pemerintah Harus Penuhi Komitmen Dong

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah menyoroti beredarnya video pembongkaran beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (3/2/2025).

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah menyoroti beredarnya video pembongkaran beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (3/2/2025). Menurutnya, importasi ribuan ton beras tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani yang akan memasuki masa panen.

“Kabar masuknya beras impor ini meresahkan para petani. Apalagi sebagian dari mereka akan masuk masa panen. Apalagi pemerintah sebelumnya telah berkomitmen jika tahun ini sudah tidak ada lagi impor beras dari luar negeri,” ujarnya.

Selain beras asal Pakistan, sebelumnya juga beredar video pembongkaran beras impor asal Myanmar yang diunggah di akun TikTok @barokah.www pada Sabtu (18/1/2025). Video tersebut memperlihatkan proses bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Teh Rina Saadah, sapaan akrabnya, mengakui bahwa video tersebut telah menimbulkan polemik di kalangan petani. “Jika mengacu penjelasan Bulog, beras impor tersebut adalah bagian dari pengadaan 2024 dan termasuk dalam stok awal 2025 sebanyak 8.148.451 ton,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB ini juga mengutip data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bahwa pada tahun 2025 hanya ada impor beras khusus sebesar 514.305 ton. Sementara itu, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 40.954.150 ton, dengan kebutuhan sebesar 30.975.843 ton.

Menurutnya, estimasi stok beras nasional pada akhir tahun 2025 diprediksi mencapai 9.978.306 ton, yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa perlu tambahan impor beras.

“Kami optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada pangan, yang menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan hanya bisa terwujud jika pemerintah memiliki kejelasan komitmen dalam menghentikan impor beras dan mengoptimalkan potensi produksi dalam negeri.

“Hal itu hanya bisa dicapai dengan kejelasan komitmen pemerintah, salah satunya menghentikan impor bahan strategis dari luar negeri dan mengoptimalkan potensi dalam negeri,” ujarnya.

Dengan adanya polemik ini, ia mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian kepada petani agar produksi beras dalam negeri tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.