UJARAN.CO.ID - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di provinsi ini kini mencapai sekitar tiga juta unit. Angka itu ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (9/10/2026). Rombongan dipimpin Evita Nursanty selaku ketua tim kunjungan kerja. Dalam pertemuan itu, Andi Sudirman meminta pemerintah pusat ikut turun tangan memperkuat pelaku usaha kecil di daerah. Menurutnya, potensi pertumbuhan UMKM di Sulsel masih sangat besar. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses anggota DPR untuk menyerap aspirasi dan memetakan persoalan di daerah sebelum dibawa ke tingkat pusat.
Pemerintah Provinsi Sulsel, kata Andi Sudirman, sudah menjalankan berbagai bentuk pembinaan. Di antaranya fasilitasi sertifikasi produk, peningkatan kualitas kemasan, serta bantuan peralatan usaha. Sertifikasi dan kemasan yang baik menjadi syarat penting agar produk UMKM bisa masuk ke pasar modern maupun daring. Namun, seperti dilaporkan ANTARA, ia mengakui upaya tersebut belum sebanding dengan cepatnya pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah. Kebutuhan pelaku usaha jauh melampaui bantuan yang mampu disediakan pemerintah daerah. Karena itu, ia berharap ada intervensi dan pendampingan tambahan dari kementerian terkait. Ia juga meminta agar kebutuhan Sulsel terakomodasi dalam kebijakan dan regulasi nasional ke depan.
Salah satu instrumen yang kini diandalkan Pemprov adalah Bajubodo.com, lokapasar daring milik daerah. Platform ini memakai sistem katalog elektronik untuk memasarkan produk UMKM dan dapat digunakan warga secara gratis. Kehadiran katalog elektronik memudahkan calon pembeli menemukan beragam produk lokal Sulsel dalam satu tempat. Andi Sudirman berharap platform tersebut bisa diperkuat melalui standardisasi produk, peningkatan mutu, dan perluasan akses pasar. Dengan begitu, produk lokal Sulsel diharapkan lebih mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ia menilai Sulsel, sebagai simpul kawasan timur Indonesia, perlu memiliki platform dan standar yang mendukung pengembangan UMKM. Pemprov juga mengusulkan insentif daerah dan dukungan pengembangan industri kepada rombongan DPR.
Selain UMKM, Komisi VII menyoroti pengembangan kawasan industri di Sulsel. Evita menyebut persoalan perizinan, tata ruang, dan lahan masih menjadi hambatan yang berulang, sama seperti di daerah lain. Menurut laporan IDN Times Sulsel, ia juga menyinggung ketidaksinkronan aturan tata ruang pusat dan daerah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Persoalan tersebut, katanya, menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perindustrian. Harapannya, regulasi baru dapat menjawab masalah tanpa menimbulkan persoalan baru. Ia pun menggambarkan Sulsel sebagai penggerak ekonomi kawasan timur Indonesia. Persoalan perizinan dan lahan seperti ini kerap memperlambat masuknya investasi ke kawasan industri.
Konektivitas juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Evita menempatkan infrastruktur laut dan jalan tol sebagai prioritas karena dinilai menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan potensi wisata Pantai Bira di Bulukumba dan kawasan Toraja yang masih terkendala akses. Perjalanan darat dari Makassar ke Bulukumba, menurutnya, masih memakan waktu terlalu lama. Pemprov juga mengangkat rencana pengadaan pesawat amfibi yang anggarannya sudah tersedia, tetapi prosesnya tersendat sejumlah kendala prosedural. Andi Sudirman turut menyinggung rencana jalan tol yang beberapa tahun lalu sempat disepakati dan memasuki tahap pembebasan lahan, tetapi kemudian terhenti. Ia mengaku tidak mengetahui penyebab terhentinya proyek tersebut. Andi Sudirman berharap kunjungan Komisi VII dapat membantu menghidupkan kembali rencana jalan tol itu.
Komisi VII berjanji membawa aspirasi Pemprov Sulsel ke kementerian terkait di Jakarta. Selain infrastruktur, komisi ini juga ingin mendorong promosi pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagi pelaku UMKM, hasil kunjungan ini diharapkan tidak berhenti sebagai catatan reses semata. Dukungan konkret, mulai dari sertifikasi, kemasan, hingga akses pasar, menjadi kebutuhan mendesak bagi jutaan pelaku usaha di Sulsel. Jika konektivitas membaik dan kawasan industri tumbuh, produk UMKM lokal pun berpeluang masuk ke rantai pasok yang lebih luas. Pemerintah daerah dan pusat kini dituntut menerjemahkan komitmen tersebut menjadi program nyata.
0 Comments