Kemendikdasmen Dorong Wajib Belajar 13 Tahun di Papua Pegunungan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menggelar kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah Wajib Belajar 13 Tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Selasa (7/10).

UJARAN.CO.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menggelar kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah Wajib Belajar 13 Tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Selasa (7/10).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan serta meningkatkan mutu layanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan data Rapor Pendidikan 2025, provinsi tersebut tercatat mengalami penurunan angka partisipasi sekolah, baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, maupun Pendidikan Menengah.

Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong, menegaskan bahwa Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis Kemendikdasmen yang bertujuan memperluas akses pendidikan hingga tingkat SMA/SMK. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menekan angka putus sekolah.

“Melalui kegiatan ini kami berharap terciptanya sinergi dan kolaborasi yang dapat menekan angka putus sekolah serta memperkuat komitmen daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Junus.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Aron Wanimbo, menilai dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan agar kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat peran sekolah dan masyarakat dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan.

“Pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan,” tutur Aron.

Kegiatan advokasi ini juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya. Forum ini membahas strategi bersama dalam mengawal prioritas program Kemendikdasmen agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan.