 |
| Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. |
UJARAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK.
“Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN),” ujar Hetifah Sjaifudian.
Hetifah menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. “Perlu mendorong adanya insentif bagi sekolah yang secara periodik mengisi DAPODIK dan eRapport guna memastikan data siswa tetap valid. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pengisian DAPODIK, eRapport, dan PDSS juga harus diperkuat, termasuk konsultasi rutin selama periode pendaftaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan cut-off yang lebih jelas bagi sekolah yang ingin beralih dari mekanisme eRapport ke manual guna menghindari kebingungan teknis. “Koordinasi antara Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, serta pihak terkait seperti LTMT, BP3, dan MRPTNI juga harus diperkuat agar sistem berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Hetifah menyatakan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal perbaikan sistem ini agar tidak terjadi kendala serupa di tahun-tahun mendatang. “Kami mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Semua pihak harus berkolaborasi demi memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan bagi seluruh siswa,” tegasnya.
Hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS, sebanyak 275 sekolah telah berhasil menyelesaikan prosesnya. Sisanya, 98 sekolah masih dalam tahap finalisasi hingga batas akhir pukul 15.00 WIB.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas dalam menghadapi proses seleksi di tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.
Hetifah juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SNBP 2025 agar di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lonjakan komplain dari siswa maupun masyarakat. “Belajar dari pengalaman tahun ini, kementerian perlu lebih awal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan pelaksanaan SNBP berjalan lebih tertib,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah ketertiban sekolah dalam mengisi data dasar sebagai sumber PDSS. “Ini menjadi catatan penting yang harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan dinas-dinas,” kata Hetifah.
Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR RI siap mengawal perbaikan sistem ini demi terciptanya seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih transparan dan adil. “Kami akan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh kendala administratif,” pungkasnya.
0 Comments