 |
Pemerintah tengah menyiapkan konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini akan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama, yang tidak hanya memberikan pendidikan gratis tetapi juga menjamin pemenuhan gizi bagi para siswa.
UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini akan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama, yang tidak hanya memberikan pendidikan gratis tetapi juga menjamin pemenuhan gizi bagi para siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya juga mengalami hal yang sama. Ini harus diputus dengan memberikan akses pendidikan yang layak bagi mereka,” ujarnya.
Menanggapi rencana tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta adanya koordinasi yang jelas antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)agar program ini tidak mengalami tumpang tindih kebijakan.
“Pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan harus jelas, apakah Kemensos atau Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, yang mengingatkan bahwa Kemendikbudristek sudah memiliki beberapa program beasiswa untuk mengatasi putus sekolah.
“Jangan sampai ada tumpang tindih dengan Kementerian Pendidikan, karena di sana juga ada program beasiswa untuk mengatasi putus sekolah. Selain itu, perlu diperjelas lokasi pembangunan sekolah ini, apakah akan tersebar merata. Ini penting, mengingat program ini menyangkut anggaran negara,” ujarnya.
Menurut DPR RI, program pendidikan seperti Sekolah Rakyat harus terintegrasi dengan kebijakan nasional agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pengawasan ketat diperlukan agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI menekankan bahwa alokasi anggaran untuk program ini harus transparan dan akuntabel, sehingga Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek jangka pendek tetapi bisa berkelanjutan dalam jangka panjang.
“DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih dengan program kementerian lainnya,” ujar Atalia.
Dengan adanya perdebatan ini, DPR RI berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai regulasi dan implementasi Sekolah Rakyat, sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin ekstrem di Indonesia.
0 Comments