 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. |
UJARAN.CO.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen mereka dalam menerapkan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan kerja masing-masing.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan penghargaan tersebut dalam acara Peluncuran Survei Integritas 2024 di Gedung Juang Merah Putih KPK pada 22 Januari. “Kami memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras untuk menjaga dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.
Setyo menjelaskan bahwa SPI 2024 tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur integritas tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif di setiap institusi. “Keberhasilan ini menjadi contoh penting yang harus diikuti oleh lembaga lain dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Setyo juga menyebutkan, beberapa instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama, sebagai langkah yang sangat signifikan. “Kami berharap langkah ini dapat diterapkan lebih luas di kementerian dan lembaga lainnya,” tambahnya.
Survei ini, menurut Setyo, memberikan penilaian terhadap berbagai indikator yang berhubungan dengan transparansi, anti korupsi, dan penerapan tata kelola yang baik di setiap instansi. Hasilnya, beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhasil mencatatkan skor terbaik dan menjadi contoh bagi yang lain.
Berikut adalah daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik di kategori yang berbeda:
Berikut adalah daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik di kategori yang berbeda:
Kategori Kementerian
1. Kementerian Luar Negeri – 85,73
2. Kementerian Sekretariat Negara – 85,35
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas – 85,35
4. Kementerian Keuangan – 83,36
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – 83,35
6. Kementerian Perindustrian – 83,03
7. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi – 82,36
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – 81,96
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – 81,81
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – 80,33
Kategori Lembaga
1. Bank Indonesia – 86,71
2. Sekretariat Kabinet – 85,00
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – 84,94
4. Lembaga Administrasi Negara – 84,91
5. Otoritas Jasa Keuangan – 84,87
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional – 84,50
7. Badan Standardisasi Nasional – 84,49
8. Badan Pusat Statistik – 84,31
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan – 83,98
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – 83,90
Kategori Provinsi
1. Provinsi Jawa Tengah – 79,4
2. Provinsi Bali – 77,97
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – 74,6
4. Provinsi Sulawesi Utara – 73,98
5. Provinsi Jawa Barat – 73,84
6. Provinsi Kalimantan Timur – 72,75
7. Provinsi DKI Jakarta – 72,5
8. Provinsi Kalimantan Barat – 72,37
9. Provinsi Gorontalo – 71,79
10. Provinsi Bengkulu – 71,76
Kategori Kabupaten
1. Kabupaten Batang – 80,49
2. Kabupaten Gunungkidul – 80,08
3. Kabupaten Kulon Progo – 80,05
4. Kabupaten Natuna – 79,96
5. Kabupaten Gianyar – 79,87
6. Kabupaten Lingga – 79,82
7. Kabupaten Wonosobo – 79,36
8. Kabupaten Sukoharjo – 79,34
9. Kabupaten Buleleng – 79,14
10. Kabupaten Hulu Sungai Selatan – 79,06
Kategori Kota
1. Kota Pekalongan – 82,25
2. Kota Tegal – 80,62
3. Kota Kotamobagu – 79,75
4. Kota Yogyakarta – 79,39
5. Kota Denpasar – 79,02
6. Kota Salatiga – 78,94
7. Kota Solok – 78,52
8. Kota Tebing Tinggi – 78,48
9. Kota Magelang – 78,21
10. Kota Padang Panjang – 78,03
Dengan hasil ini, KPK berharap agar lebih banyak institusi pemerintah yang dapat meningkatkan integritas mereka dan menerapkan sistem yang lebih baik dalam rangka pencegahan korupsi. “Kami akan terus memantau dan mendukung upaya untuk menjaga transparansi dan integritas di seluruh lapisan pemerintahan,” ujarnya.
0 Comments