UJARAN.JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubenur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Nurdin diduga sudah menerima Rp5,4 miliar dari beberapa kontraktor.
Sebelumnya, Nurdin Abdullah telah menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017 yang lalu.
Penghargaan yang diterima Nurdin Abdullah disentil oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Dia menyinggung pemberi penghargaan tersebut.
Menurut Bambang, yang mengenaskan adalah Nurdin Abdullah berkali-kali mendapatkan penghargaan antikorupsi, mulai dari Bung Hatta Anti-Corruption Award, Penghargaan Tempo, 10 Kepala Daerah Teladan, hingga Good Governance Award 2020. Bambang pun mempertanyakan apakah para pemberi penghargaan berani mencabut penghargaan tersebut.
“Kita akan lihat, apakah pemberi penghargaan, punya keberanian moral untuk mencabut seluruh gelar kehormatan itu,” sentil Bambang.
Bambang juga memuji KPK karena masih bertaji melakukan penangkapan di tengah pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Penyelidik dan penyidik senior serta timnya di KPK masih bertaji untuk kepentingan kemaslahatan harus terus menerus ditimpa tekanan karena digerogoti, diganggu, dan diguncang kesabaran dan kesadarannya,”
Sementara itu, Ketua KPK RI, H. Firli Bahuri mengatakan, penghargaan bagi aparatur negara adalah hal yang biasa, bukan menjadi tolak ukur bahwa seorang tersebut terbebas dari kasus korupsi.
“Jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan (antikorupsi) tidak akan melakukan korupsi,” jelas Firli Bahuri.
Firli menjelaskan, prestasi dan penghargaan yang pernah diterima Nurdin merupakan hal biasa untuk pemimpin atau pejabat yang berprestasi.
“Tentu itu diberikan sesuai dengan prestasi, dan waktu tempat tertentu. Jadi kita memang memberikan apresiasi dengan seluruh pejabat negara yang dinilai berprestasi,” imbuhnya. (red/pensa)
0 Comments