 |
| Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Menurutnya, keterbatasan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang yang meresahkan masyarakat. |
"Antrean panjang di SPBU sudah terasa. Bahkan dengan hanya 5-10 mobil, kita sudah melihat penumpukan," ujarnya dalam keterangannya kepada Parlementaria, Senin (23/12/2024).
Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya pembenahan manajemen pengelolaan SPBU di wilayah tersebut. Ia mencatat bahwa meskipun kuota BBM untuk Kalimantan Timur sudah memadai, pengelolaan distribusi yang kurang efisien masih menjadi kendala besar.
"Masalahnya bukan pada kuota BBM, tetapi pada bagaimana pengelolaan dan distribusinya dilakukan. Ini yang perlu menjadi perhatian serius," tegasnya.
Syafruddin menjelaskan, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan mendengar keluhan dari masyarakat mengenai antrian panjang di SPBU. Permasalahan ini, menurutnya, membutuhkan solusi konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih lancar.
Dalam konteks ini, ia meminta kepada pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk meningkatkan jumlah SPBU di wilayah Kalimantan Timur, terutama di kota-kota yang memiliki tingkat konsumsi tinggi seperti Balikpapan dan Samarinda.
"Penambahan SPBU menjadi solusi yang mendesak. Dengan jumlah yang lebih banyak, antrian bisa diminimalisir, sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan BBM," imbuh Syafruddin.
Selain masalah BBM, Syafruddin juga menyoroti kelangkaan LPG 2kg yang sering terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan ini disebabkan oleh distribusi yang tidak merata dan pengawasan yang masih lemah.
"Distribusi LPG 2kg juga menjadi fokus utama. Kami mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat agar LPG benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu berkoordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan LPG 2kg dan menghindari praktik penyalahgunaan distribusi.
Syafruddin berharap langkah-langkah perbaikan yang ia dorong dapat segera diimplementasikan guna meringankan beban masyarakat di Kalimantan Timur. "Ini bukan hanya soal akses energi, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat yang harus dijaga," pungkasnya.
Langkah evaluasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Timur, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
0 Comments