Peserta seleksi diharapkan hadir sesuai jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan. Peserta wajib mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Kartu ini memuat semua informasi terkait lokasi, tanggal, serta sesi ujian yang harus diikuti peserta.
Dalam pengumuman ini, disebutkan bahwa daftar nama serta jadwal peserta dapat ditemukan dalam Lampiran I. Semua peserta diharapkan memeriksa informasi secara seksama untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi proses seleksi kompetensi.
Materi Seleksi Kompetensi PPPK terbagi menjadi empat komponen, yaitu: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara berbasis komputer. Sistem yang digunakan untuk pelaksanaan ini adalah Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.
Untuk materi kompetensi teknis, detailnya dapat ditemukan dalam surat dari Plt. Sekretaris Kementerian PAN RB, Nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tertanggal 29 November 2024. Materi ini dirancang untuk memastikan kemampuan calon pegawai sesuai standar yang ditetapkan.
Peserta yang tidak hadir pada sesi ujian akan secara otomatis dinyatakan gugur dalam proses seleksi PPPK Mahkamah Konstitusi T.A. 2024. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keterlambatan peserta dalam memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan.
Pihak panitia menekankan pentingnya kerjasama semua peserta untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Mengikuti semua arahan dalam Lampiran II Pengumuman menjadi kewajiban peserta demi keberhasilan proses seleksi ini.
Mahkamah Konstitusi berharap proses seleksi dapat menghasilkan individu berkualitas yang mampu mendukung lembaga secara profesional dan efektif. Seleksi ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun sistem kepegawaian yang solid dan berkualitas di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
Melalui proses seleksi ini, diharapkan dapat terwujudnya kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berkualitas, mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi, serta menjaga integritas institusi demi keberlanjutan proses hukum dan pelayanan publik yang maksimal.
0 Comments