 |
| Mulai Januari 2025, Indonesia akan menerapkan kebijakan biodiesel B40 untuk menggantikan B35 yang saat ini digunakan. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. |
B40 merupakan campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit sebanyak 40 persen dengan solar sebesar 60 persen. Implementasi program ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) hingga 42,5 juta ton pada 2025, melampaui capaian B35 sebesar 40 juta ton pada tahun sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, penerapan B40 merupakan bentuk kontribusi konkret Indonesia terhadap isu lingkungan global. “Kebijakan ini juga diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp144 triliun atau setara USD9 miliar, berkat penurunan impor bahan bakar fosil,” ungkap Airlangga.
Selain pengurangan emisi, program ini akan meningkatkan kebutuhan minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku biodiesel. Data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyebut, penerapan B40 membutuhkan sekitar 13,9 juta ton CPO per tahun, meningkat dari 11 juta ton pada implementasi B35.
Tantangan terbesar dari kebijakan ini adalah menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit domestik. Pemerintah menekankan bahwa peningkatan produksi harus dilakukan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan yang sesuai dengan standar internasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan porsi biodiesel hingga B50 dan B60 di masa mendatang. “Ini langkah strategis menuju kedaulatan energi. Dengan B60, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor solar secara signifikan,” ujar Bahlil.
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) saat ini tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk memastikan kelancaran implementasi B40. Selain itu, percepatan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET) menjadi prioritas untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan bioenergi.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Kekhawatiran muncul terkait dampaknya terhadap lingkungan dan potensi pengalihan lahan yang dapat memengaruhi produksi pangan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengatasi tantangan ini melalui praktik keberlanjutan dalam industri kelapa sawit.
Dengan berbagai manfaat, mulai dari penghematan devisa hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam domestik, kebijakan B40 diharapkan menjadi langkah penting menuju transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia tidak hanya memimpin di tingkat nasional, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam upaya global menghadapi tantangan perubahan iklim.
Di bawah dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan sektor industri, B40 tidak hanya menjadi solusi energi domestik, tetapi juga bukti nyata kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.
0 Comments