 |
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berpartisipasi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). FGD ini menghadirkan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, secara daring, serta Deputi Klimatologi, Ardhasena Sopaheluwakan, secara luring di Gedung Astagatra, Jakarta, Rabu (12/12/2024). |
Dalam FGD ini, hadir sejumlah tokoh strategis, termasuk Gubernur Lemhannas RI, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, serta Direktur Pengembangan Sosial Budaya dari Kementerian Desa. Mereka membahas tantangan dalam menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa fenomena suhu global yang meningkat secara signifikan telah menjadi perhatian serius. Menurutnya, tahun 2023 menjadi tahun fenomena El Niño, sedangkan tahun 2024 menunjukkan transisi menuju kondisi La Niña. Perubahan fase iklim ini meningkatkan risiko kekeringan di berbagai daerah, terutama di tengah ancaman global water crisis.
“Perubahan iklim global, yang ditandai oleh peningkatan suhu terus-menerus, mempengaruhi ketersediaan air dan ketahanan pangan. Ini disebut sebagai global water hotspot, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan,” ujar Dwikorita Karnawati dalam FGD tersebut.
Dwikorita juga menjelaskan bahwa meskipun Indonesia belum berada dalam zona kritis perubahan iklim, tetapi risiko untuk ketahanan pangan tetap menjadi ancaman besar, khususnya bagi para petani. “Petani perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang cara mengelola sumber daya air dan pola tanam yang efektif,” tambahnya.
Dalam rangka mengatasi masalah ini, BMKG telah mengembangkan berbagai program untuk membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim. Salah satunya adalah program Sekolah Lapang Iklim, yang memberikan pelatihan kepada petani tentang cara mengatur sumber daya air dan pola tanam secara efektif.
BMKG juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mitigasi risiko perubahan iklim. Penggunaan informasi iklim yang akurat dari BMKG dapat membantu petani dalam merencanakan penanaman, pengelolaan sumber daya air, dan strategi panen yang optimal.
Menurut BMKG, langkah mitigasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini penting untuk memastikan adanya kerjasama dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di tengah perubahan iklim.
“Semua pihak harus meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan konkret untuk menghadapi perubahan iklim. Hanya dengan kerjasama semua elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk masa depan,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita.
BMKG berharap upaya ini dapat menciptakan strategi jangka panjang yang efektif dan berdampak positif, sehingga petani dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai risiko akibat perubahan iklim global. Kolaborasi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional yang stabil.
0 Comments