Alasan Pilkada Serentak 2024 Partisipasi Rendah, Ketokohan Calon Disebut Tidak Menarik. Benarkah?

Warga Suku Badui menggotong logistik Pilkada 2024 menuju lokasi TPS di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Selasa (26/11/2024). Distribusi logistik pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Banten dan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Lebak di pedalaman Suku Badui tersebut ditempuh dengan berjalan kaki di 16 TPS dengan jarak terjauh sekitar sepanjang 10 kilometer. ANTARA FOTO

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024 berlangsung tenang dan damai, melibatkan 203.657.354 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilu yang diadakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota ini menjadi ajang demokrasi besar setelah Pemilu Februari 2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebutkan ada 1.557 pasangan calon bertarung dalam Pilkada 2024. Tahapan rekapitulasi suara tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berlangsung hingga pertengahan Desember 2024. Seluruh calon kepala daerah terpilih dijadwalkan dilantik pada Februari 2025.

Meski berjalan lancar, partisipasi pemilih menjadi sorotan. KPU mencatat rata-rata partisipasi nasional mencapai 68 persen, turun dibandingkan Pilpres dan Pileg Februari 2024. Di DKI Jakarta, partisipasi hanya 58 persen, jauh di bawah pemilu sebelumnya yang mencapai 79 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menilai, rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh ketokohan calon yang kurang menarik. “Mungkin paslon tidak sesuai ekspektasi publik,” ungkapnya. Ia juga menyebutkan kelelahan politik akibat jadwal pemilu yang padat sebagai faktor lain.

Presiden RI Prabowo Subianto menilai kedewasaan berpolitik masyarakat mulai terbangun, terlihat dari jalannya Pilkada yang damai tanpa konflik besar. “Ini menunjukkan kematangan dalam bermasyarakat dan bernegara,” ujarnya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan bahwa isu hoaks terkait Pilkada berhasil ditekan. Sejak Agustus hingga November 2024, hanya tercatat 22 isu hoaks yang tersebar. Kampanye Pilkada Damai 2024 dilakukan melalui SMS blast dan pengawasan ruang digital.

Menkomdigi Meutya Hafid menyebutkan pengawasan ketat hoaks di ruang digital, serta pendidikan politik kepada masyarakat, menjadi langkah penting dalam menjaga kondusivitas Pilkada. "Kami berkomitmen menciptakan ruang digital yang bersih dan aman," tegasnya.

Penurunan partisipasi pemilih menjadi evaluasi serius bagi KPU dan partai politik. Pendidikan politik yang lebih intensif dan calon pemimpin yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat mengembalikan antusiasme publik dalam pemilu mendatang.