 |
| Ilustrasi cost politik |
UJARANCOM, POLITIK - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang akrab di sapa Cak Imin belakangan ini buka-bukaan soal cost politik menjadi anggota DPR di Dapil DKI Jakarta mencapai angka 40 Miliyar. Angka tersebut terbilang cukup tinggi bahkan tertinggi sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Sebelum itu, mantan wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla secara terang-terangan menanggapi polemik Partai Golkar yang baru-baru ini terjadi. Bahwa biaya untuk menjadi seorang Ketua Umum mencapai angka 600 Miliyar. Angka yang sangat fantastis Bukan?
Soal besaran biaya Calon Legislatif, besaran jumlah (cost) biaya dalam pemenangan caleg sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat jabatan, daerah pemilihan, dan jumlah pemilih.
Namun, secara umum, biaya pemenangan caleg di Indonesia sangat tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia pada tahun 2019, biaya pemenangan caleg untuk anggota DPR RI berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.
Sementara itu, biaya pemenangan caleg untuk anggota DPRD provinsi berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar. Dan untuk DPRD Kabupaten/Kota berada dikisaran Rp. 300 juta hingga Rp. 1 miliar. Angka tersebut masih sangat fleksibel, bisa saja dibawahnya atau malah diatasnya.
Biaya pemenangan caleg yang tinggi ini dapat menjadi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam politik, karena hanya orang-orang yang kaya atau yang memiliki investor politik yang dapat afford untuk mencalonkan diri dan memenangkan pemilu. Money politik dimasyarakat pun menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu.
Soal biaya tersebut, beberapa referensi yang dirangkum bahwa ada hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya pemenangan caleg, seperti:
- Meningkatkan transparansi dana kampanye
- Melarang sumbangan dari perusahaan dan organisasi
- Memberikan bantuan dana kampanye kepada calon yang tidak mampu
- Meningkatkan pendidikan politik masyarakat
Dengan melakukan hal-hal tersebut, biaya pemenangan caleg dapat ditekan, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan memenangkan pemilu. Artinya, mau kaya atau miskin tetap memiliki kesempatan dan porsi yang sama dalam pesta Demokrasi.
Penulis : Nurhidayatullah B. Cottong (Founder dan Ketua Umum Fraksi Muda Indonesia)
0 Comments