 |
| Berdasarkan pantauan sejumlah pengamat dan akademisi di wilayah Luwu Raya, khususnya Kota Palopo, dari estimasi kebutuhan sekitar 18 dapur SPPG, saat ini diduga baru sekitar 5 dapur yang telah beroperasi. |
Palopo, ujaran.co.id — Program pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dinilai belum berjalan optimal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pantauan sejumlah pengamat dan akademisi di wilayah Luwu Raya, khususnya Kota Palopo, dari estimasi kebutuhan sekitar 18 dapur SPPG, saat ini diduga baru sekitar 5 dapur yang telah beroperasi.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan target percepatan Program MBG secara nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyampaikan bahwa hingga November 2025, penerima manfaat MBG baru mencapai sekitar 42 juta orang, sementara target ke depan ditingkatkan menjadi 82,9 juta penerima.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN, Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.
“Situasi di Palopo ini tentu menjadi ironi, karena masih jauh dari target percepatan tersebut. Padahal, keberadaan dapur SPPG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” ujar salah satu pengamat.
Menurutnya, kendala percepatan pembangunan dapur SPPG memang tidak lepas dari ketatnya spesifikasi dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan. Namun, aturan tersebut seharusnya diiringi dengan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar bersifat administratif.
Kritik Pemerhati MBG Sulsel
Pemerhati Program MBG Sulawesi Selatan, Nurhidayatullah B. Cottong, yang akrab disapa Dayat, menilai persoalan utama di Palopo terletak pada lemahnya komunikasi dan kapasitas pendamping lapangan.
“Kami menyayangkan karena program strategis ini kurang didukung oleh SDM yang benar-benar profesional. Posisi koordinator wilayah (korwil) SPPG memiliki tanggung jawab besar, apalagi mencakup wilayah geografis yang luas. Seharusnya diisi oleh figur yang matang secara mental, memiliki kepemimpinan yang kuat, serta mampu membangun komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan dan mitra,” tegas Dayat.
Ia mencontohkan sejumlah keluhan mitra pelaksana di lapangan. Salah satunya, proses evaluasi fisik dapur SPPG yang justru dilakukan setelah pembangunan mencapai 100 persen.
“Kenapa evaluasi tidak dilakukan bertahap, misalnya saat progres 50, 70, atau 80 persen? Banyak mitra mengeluh karena setelah bangunan selesai justru diminta pembongkaran. Ini jelas membuang waktu, tenaga, dan biaya, serta menghambat percepatan operasional,” jelasnya.
Selain itu, Dayat juga menyoroti penerapan juknis yang dinilai tidak konsisten antar dapur SPPG, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat mitra.
“Faktanya, ada perbedaan standar verifikasi fisik dan kelengkapan dapur. Tidak situasional dan tidak seragam. Semua ini menunjukkan lemahnya pendampingan yang seharusnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan lain yang kerap muncul adalah kurangnya koordinasi SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) dengan instansi atau lembaga terkait yang sejatinya menjadi mitra strategis Badan Gizi Nasional.
“Dari sekitar 18 titik yang direncanakan di Palopo, kemungkinan baru 5 yang beroperasi. Ini tidak lepas dari kurang komunikatifnya korwil dan SPPI, bahkan terkesan eksklusif. Seharusnya mereka lebih proaktif dan terbuka,” ujar Dayat.
Desakan Evaluasi
Atas kondisi tersebut, Dayat mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja korwil SPPG dan SPPI di Kota Palopo.
“Kami mendorong BGN agar mengevaluasi sekaligus memberikan pembinaan yang serius. Program sebesar MBG ini harus ditangani oleh SDM yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen kuat, agar tujuan strategis nasional benar-benar tercapai,” pungkas akademisi berlatar belakang aktivis tersebut. (*)
0 Comments