RUMMI Akan Gelar Aksi Pekan Depan, Desak Evaluasi Kinerja Kepala BPJN Maluku

Dalam keterangan resminya, Koordinator RUMMI menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan atas transparansi dan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPJN, yang dinilai belum optimal dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur jalan nasional yang profesional di wilayah Maluku.

UJARAN.CO.ID, AMBON — Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) berencana menggelar aksi demonstrasi pada pekan depan. Aksi tersebut ditujukan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, khususnya terhadap kepemimpinan Kepala BPJN Maluku, Ikbal Tamher.

Dalam keterangan resminya, Koordinator RUMMI menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan atas transparansi dan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPJN, yang dinilai belum optimal dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur jalan nasional yang profesional di wilayah Maluku.

“Kami menilai berbagai proyek jalan nasional di Maluku belum menunjukkan kualitas yang memadai. Ada indikasi keterlambatan pengerjaan, kualitas yang di bawah standar, serta potensi adanya praktik nepotisme dalam penunjukan rekanan proyek,” ujar koordinator RUMMI.

RUMMI juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di sektor infrastruktur, serta mendesak lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk mengkaji kembali rekam jejak pejabat terkait.

Baca Juga

• Terinspirasi Bali, DPRD Maluku Desak Integrasi Adat dalam Aturan Penanganan Bencana: Kami Punya Pela-Gandong, Mengapa Tidak Dimanfaatkan?
• Tantang Kinerja Gubernur HL, Publik Maluku Butuh Data Bukan Basa-Basi
• RUMMI Akan Gelar Aksi Pekan Depan, Desak Evaluasi Kinerja Kepala BPJN Maluku

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri kembali laporan kekayaan penyelenggara negara dan membuka audit terhadap proyek-proyek strategis yang dikelola BPJN Maluku,” lanjutnya.

Aksi tersebut dijadwalkan akan digelar di kantor BPJN Maluku dan rencananya akan melibatkan elemen mahasiswa, aktivis antikorupsi, serta tokoh masyarakat. RUMMI menyatakan aksi ini akan berlangsung damai dan mengedepankan etika demokrasi.

Lebih lanjut, mereka juga mendesak Kementerian PUPR dan Presiden RI untuk mengevaluasi kepemimpinan di tubuh BPJN Maluku demi perbaikan tata kelola proyek nasional di wilayah timur Indonesia.

“Masyarakat Maluku menginginkan pembangunan yang bersih, efektif, dan benar-benar berdampak positif bagi rakyat. Kami tidak ingin pembangunan hanya sebatas pencitraan atau formalitas,” tutup pernyataan RUMMI.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPJN Maluku belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi tersebut.