 |
| Dewan Pembina Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat, Herianto Ardi, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan indikasi melemahnya posisi DPRD dalam menjaga otoritas dan kedaulatan internalnya. |
UJARAN.CO.ID, Wajo – Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo yang mengalihkan pengelolaan anggaran media dari DPRD ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom). Langkah ini dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap kemandirian DPRD dan mencederai martabat lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi di daerah.
Dewan Pembina Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat, Herianto Ardi, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan indikasi melemahnya posisi DPRD dalam menjaga otoritas dan kedaulatan internalnya.
“Pengelolaan anggaran media seharusnya berada dalam kendali DPRD agar komunikasi publik lembaga ini tetap independen dan tidak terkooptasi. Ketika kewenangan itu dipindahkan ke dinas yang berada di bawah eksekutif, maka secara tidak langsung marwah DPRD dilemahkan,” tegas Herianto.
Ia menambahkan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan menyangkut prinsip dasar tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
“Bagaimana mungkin DPRD bisa bersuara kritis dan independen jika kanal komunikasinya sendiri diatur oleh eksekutif? Ini merupakan preseden buruk yang bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah,” ujarnya.
Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat mendesak DPRD untuk bersikap tegas menolak kebijakan ini dan memperjuangkan kembalinya kewenangan anggaran media sebagai bentuk kemandirian institusional.
Herianto juga menyerukan kepada elemen masyarakat sipil, insan pers, dan generasi muda untuk mengawasi setiap kebijakan yang berpotensi melemahkan fungsi representatif DPRD sebagai wakil rakyat.
0 Comments