Dugaan Pemerasan Rp 5 Triliun di Proyek PT Chandra Asri,Libatkan Anindya Bakrie?

Video ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun media sosial X @Nenk******, dan segera menarik perhatian publik. 

UJARAN.CO.ID - Kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di daerah Cilegonbaru-baru ini mencuat ke publik dan menjadi sorotan utama. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak seorang pria yang mengaku sebagai anggota dari Kadin Cilegon bersama dengan ormas lokal. Dalam pertemuan tersebut, pria berbaju putih itu menyebutkan angka yang mencengangkan, yaitu nilai “jatah” proyek yang harus diberikan untuk Kadin, dengan menyebutkan angka fantastis Rp 5 triliun dan Rp 3 triliun untuk organisasi tersebut tanpa melalui proses lelang.


Video ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun media sosial X @Nenk******, dan segera menarik perhatian publik. Dalam video tersebut, terdengar dengan jelas ucapan pria yang mengaku dari Kadin Cilegon: “Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin,” ujarnya. Ucapan ini memicu kekhawatiran akan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek besar yang melibatkan PT Chengda Engineering Co, kontraktor pembangunan pabrik CA-EDC.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin IndonesiaAnindya Novyan Bakrie, segera memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, Anindya menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan kebijakan atau sikap resmi lembaga Kadin. “Dugaan pemerasan ini bukan sikap kelembagaan Kadin, melainkan ulah oknum di daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada level kabupaten/kota, yang mana Kadin Indonesia tidak terlibat dalam tindakan tersebut.


Anindya juga mengungkapkan bahwa pada hari Rabu, 14 Mei 2025, pihak Kadin Indonesia bersama dengan Gubernur Banten atau utusannya, serta perwakilan dari BKPM dan aparat penegak hukum, akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait insiden ini. “Kami akan bekerja sama dengan provinsi untuk mengusut tuntas dugaan pemerasan ini,” ujarnya.


Sementara itu, pihak PT Chandra Asri Petrochemical Tbk juga memberikan pernyataan terkait kasus ini. Perusahaan yang bergerak di sektor industri petrokimia ini menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum tersebut. Dalam pernyataannya, PT Chandra Asri menyatakan bahwa mereka mendukung penuh upaya penegakan hukum dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.


Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak, khususnya para pelaku bisnis dan masyarakat yang khawatir akan adanya potensi korupsi dalam proyek-proyek besar di Indonesia. Dugaan pemerasan yang melibatkan jumlah uang sebesar Rp 5 triliun tentu saja menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah dan swasta, agar lebih berhati-hati dan menjaga transparansi dalam setiap proses pengadaan.


Pihak Kadin Indonesia memastikan bahwa mereka akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami tidak akan mentolerir oknum yang merusak nama baik organisasi. Kami akan terus memantau dan memastikan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Anindya menambahkan.


Pemerintah daerah Banten juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Gubernur Bantendikabarkan akan memimpin proses investigasi bersama dengan pihak terkait untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pemerasan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.


Seiring berjalannya waktu, masyarakat berharap agar penegak hukum dapat segera mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pemerasan yang diduga melibatkan oknum dari Kadin Cilegon. Kadin Indonesia juga berjanji untuk tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang mencoreng nama baik organisasi mereka.


Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi sektor swasta dan pemerintah dalam menjaga integritas serta mencegah praktik korupsi dalam setiap aspek pembangunan dan pengadaan proyek di Indonesia. Publik menanti tindak lanjut yang jelas dan tegas dari pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

0 Comments