Polemik Rel Kereta Api, Pengamat Publik: Jangan Persulit Kebijakan Pusat

UJARAN.MAKASSAR – Polemik pembangunan pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare terus bergulir, proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut di harapkan dapat mulai dioperasikan pada bulan oktober tahun 2022.

Namun dalam pembangunannya konsep rel kereta yang menggunakan jalur darat di protes oleh Walikota Makassar dengan alasan dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar (banjir) sehingga pihak pemkot Makassar meminta jalur rel kereta di buat melayang (elevated).

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Doktor Arief Wicaksono dalam dialog publik yang di selenggarakan oleh WRC dengan tema pengaruh ekonomi dan sosial masyarakat adanya pembangunan rel kereta api mengatakan, semua tingkatan pemerintahan harus sinergi dengan baik terlebih proyek kereta api tersebut merupakan salah satu proyek strategis Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.

“Semua pihak harus sinergi karena itu proyek strategis yang bermuara pada kepentingan rakyat.” Ucap Arief. Sabtu (03/09/22).

Lebih jauh Arief mengatakan proyek tersebut merupakan proyek jangka panjang pusat yang harus di dukung oleh pemerintah daerah.

“Proyek kereta api di sulsel merupakan program jangka panjang pemerintah pusat dan Jangan sampai masalah yang tiimbul hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak menguntungkan buat rakyat.” Katanya

Sementara itu, pengamat lingkungan Doktor Natsir Desi dalam dialog tersebut mengatakan bahwa kajian dampak lingkungan dengan adanya pembangunan rel kereta api tersebut telah tuntas di bahas pada 2015 silam, dimana di tahun tersebut ijin kelayakan untuk pembangunannya telah di terbitkan.

“Ijin kelayakannya kan keluar tahun 2015 lalu pemkot Makassar juga dilibatkan dan lantas kenapa saat ini baru di tolak konsep rel nya oleh Walikota Makassar, inikan menimbulkan tanda tanya besar.” Ucap Alok panggilan akrab Natsar Desi

Natsar Desi melanjutkan pihak balai kereta api juga sudah memfasilitasi Walikota Makassar untuk memaparkan konsep pembangunan rel kereta api ke kementrian perhubungan namun tidak di setujui dengan alasan biaya yang akan di keluarkan oleh pemerintah pusat menjadi lebih besar.

“Walikota sudah beberapa kali dinfasilitasi balai perkereta apian untuk memaparkan konsep rel layangnya di kemenhub.” Tuturnya (*)