UJARAN.MAKASSAR – Salah satu developer raksasa Indonesia Summarecon Agung tbk melalui anak perusahaannya PT sinergi mutiara cemerlang di ketahui menguasai lahan 1000 hektar di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
Perusahaan property milik Sutjipto Nagaria ini belakangan tengah ramai jadi perbincangan publik pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap petinggi perusahaan tersebut terkait dugaan penyuapan terhadap pejabat terkait pengurusan ijin.
Di Makassar sendiri Kawasan pengembangan milik Summarecon masuk dalam rencana jalur rel kereta api trans Sulawesi yang merupakan proyek strategis pemerintah pusat dan tengah dalam tahap pembangunan jalur rel.
Pengamat infrastruktur dan lingkungan Dr Ir Natsar Desi mengungkapkan surat ijin pengembangan kawasan yang dimiliki oleh PT Sinergi Mutiara Cemerlang (Summarecon grup) terbit pada tahun 2017 lalu, dan isi dalam surat yang di keluarkan oleh Walikota Makassar tersebut mencakup ijin pengembangan kawasan pergudangan, perdagangan, industri, jasa, perumahan serta fasilitas penunjangnya.
“Jadi PT Sinergi Mutiara Cemerlang melalui “Surat Sakti” berlogo burung Garuda, bertuliskan “Keterangan Rencana Kota” bernomor 630/139/DP. Tata Ruang/2017 yang ditandangani Wali Kota Makassar H. Moh. Ramdhan Pomanto pada tanggal 4 September 2017 yang inti isinya adalah mengelola pengembangan kawasan tersebut dan kebetulan lahan mereka terkena jalur pembangunan rel kereta api.” Kata Aloq sapaan akrabnya
Ketua Umum Dosen Insan Cita (DICI) ini juga menyindir gaya WaliKota Makassar Danny Pomanto yang terkesan mirip marketing property.
“Walikota kita seperti marketing PT. Sumarrecon, dia mengajak media ke lokasi lahan milik anak perusahaan PT. Sumarrecon Agung, dia bahkan menunjukkan beberapa lokasi yang rencananya akan dibangun, kawasan industri dan perumahan. Jadi saya harap rekan-rekan media, aktivis dan lembaga anti korupsi untuk jeli melihat hal itu. Apalagi Sumarrecon ini kan diduga melakukan suap terkait perizinan,” ungkap Aloq ditengah dialog publik Sabtu (03/09/22).
Sementara itu pengamat politik Asratillah mengatakan dari sudut pandang politik protes yang di lakukan oleh Walikota Makassar terkait jalur rel kereta api tersebut menunjukkan adanya ketidak sinergian antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, padahal dalam mendukung proyek strategis pusat harus ada sinergi yang kuat didalamnya.
“Saya melihat gaya politik Walikota menunjukkan tidak sinerginya antara pemerintah daerah, dan cenderung terlihat sebagai upaya menaikkan bergaining politik Walikota dengan ada nya penentangan tersebut.” Ucap Asratillah. (AS)
0 Comments